Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Royke Tumilaar meyakini perekonomian Indonesia memiliki fundamental yang kuat dengan stabilitas politik yang baik.
"Kita patut bersyukur saat ini Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat didukung oleh stabilitas politik yang baik," kata Royke dalam sambutannya di BNI Investor Daily Summit 2024, Jakarta, Selasa.
Dia mengacu pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di kalangan negara-negara G20 serta rasio utang yang masih di bawah standar, tepatnya 38,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 60 persen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Stabilitas ekonomi makro juga dinilai tetap baik seiring dengan koordinasi kebijakan moneter.
Meski begitu, ia menyebut fundamental ekonomi itu masih belum memadai untuk memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 terwujud. Dia berpendapat masih ada sejumlah tantangan jangka menengah yang perlu diatasi oleh Indonesia.
Tantangan-tantangan itu di antaranya penciptaan nilai tambah di sektor ekonomi berbasis kolektif, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi peran industri manufaktur, serta upaya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, Royke menyatakan BNI akan terus berkomitmen memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun ini. Dengan begitu, BNI dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan transisi pemerintahan yang berjalan dengan baik dan lancar penting untuk menjaga optimisme masyarakat dan stabilitas politik maupun ekonomi nasional.
Presiden Jokowi mengungkapkan rasa senangnya terhadap proses transisi kepemimpinan di Indonesia yang berlangsung lancar menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa persiapan menuju pelantikan berjalan dengan baik, dengan rencana kerja dan program yang telah disusun secara matang.
Menurut Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto secara rutin bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan frekuensi hampir setiap hari, untuk mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dia mengacu pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di kalangan negara-negara G20 serta rasio utang yang masih di bawah standar, tepatnya 38,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 60 persen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Stabilitas ekonomi makro juga dinilai tetap baik seiring dengan koordinasi kebijakan moneter.
Meski begitu, ia menyebut fundamental ekonomi itu masih belum memadai untuk memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 terwujud. Dia berpendapat masih ada sejumlah tantangan jangka menengah yang perlu diatasi oleh Indonesia.
Tantangan-tantangan itu di antaranya penciptaan nilai tambah di sektor ekonomi berbasis kolektif, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi peran industri manufaktur, serta upaya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, Royke menyatakan BNI akan terus berkomitmen memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun ini. Dengan begitu, BNI dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan transisi pemerintahan yang berjalan dengan baik dan lancar penting untuk menjaga optimisme masyarakat dan stabilitas politik maupun ekonomi nasional.
Presiden Jokowi mengungkapkan rasa senangnya terhadap proses transisi kepemimpinan di Indonesia yang berlangsung lancar menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa persiapan menuju pelantikan berjalan dengan baik, dengan rencana kerja dan program yang telah disusun secara matang.
Menurut Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto secara rutin bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan frekuensi hampir setiap hari, untuk mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.