Jakarta (ANTARA) -
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Luthfiyah Nurlaela menyatakan peran semua pihak dibutuhkan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
"Program ini jelas membutuhkan peran dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga perbankan, dan terutama adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama," kata Luthfiyah.
Hal tersebut dia sampaikan saat membuka webinar yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPM) Yogyakarta bertajuk "Peningkatan Kapasitas BUMDes sebagai Pemasok Bahan Pangan Program Makan Bergizi Gratis Melalui e-Katalog", seperti dipantau di Jakarta, Kamis.
Dia juga menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud upaya pemerintahan baru dalam meningkatkan gizi masyarakat.
"Program ini menjadi usaha pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak sekolah, bahkan pemenuhan gizi yang baik dan seimbang," ujar dia.
Lebih lanjut, Luthfiyah menyampaikan bahwa BUMDes ataupun BUMDes Bersama dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis dapat berperan sebagai konsolidator atau pemasok bahan pangan dari para petani, nelayan, dan peternak.
Selain itu, BUMDes juga dapat mengambil peran sebagai pengolah satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis atau dikenal dengan istilah "SP".
"Kemudian BUMDes juga bisa sebagai pengolah sampah, makanan menjadi bubur organik, dan BUMDes sebagai pengolah transportasi desa dan antardesa," ujar dia.
Dengan demikian, ujar Luthfiyah, begitu banyak peluang terbuka bagi BUMDes untuk semakin maju dengan berpartisipasi dalam program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan menyasar 82,9 juta jiwa.
“Jumlah sasaran penerima Makan Bergizi Gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa. Untuk itu, kami berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” kata Dadan.
"Program ini jelas membutuhkan peran dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga perbankan, dan terutama adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama," kata Luthfiyah.
Hal tersebut dia sampaikan saat membuka webinar yang diselenggarakan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPM) Yogyakarta bertajuk "Peningkatan Kapasitas BUMDes sebagai Pemasok Bahan Pangan Program Makan Bergizi Gratis Melalui e-Katalog", seperti dipantau di Jakarta, Kamis.
Dia juga menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud upaya pemerintahan baru dalam meningkatkan gizi masyarakat.
"Program ini menjadi usaha pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak sekolah, bahkan pemenuhan gizi yang baik dan seimbang," ujar dia.
Lebih lanjut, Luthfiyah menyampaikan bahwa BUMDes ataupun BUMDes Bersama dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis dapat berperan sebagai konsolidator atau pemasok bahan pangan dari para petani, nelayan, dan peternak.
Selain itu, BUMDes juga dapat mengambil peran sebagai pengolah satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis atau dikenal dengan istilah "SP".
"Kemudian BUMDes juga bisa sebagai pengolah sampah, makanan menjadi bubur organik, dan BUMDes sebagai pengolah transportasi desa dan antardesa," ujar dia.
Dengan demikian, ujar Luthfiyah, begitu banyak peluang terbuka bagi BUMDes untuk semakin maju dengan berpartisipasi dalam program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan menyasar 82,9 juta jiwa.
“Jumlah sasaran penerima Makan Bergizi Gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa. Untuk itu, kami berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” kata Dadan.