Palu (antarasulteng.com) - Partai Rakyat Demokratik (PRD) membahas penyelesaian konflik bernuansa SARA di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, bersama Sekretaris Pemprov Sulteng Hidayat Lamakarate.
"Kami PRD dua orang yaitu Adi Aprianto dan Neni Setiawati diterima Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate pukul 08.05 s/d 08.24 Wita," kata Adi Aprianto di Palu, Senin, usai bertemu Sekprov.
Adi mengatakan PRD secara kelembagaan meminta pemprov untuk menindaklanjuti kasus di Kabupaten Luwuk karena menurut PRD ini sudah mengarah ke isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Sulteng punya pengalaman pahit terkait isu SARA, Poso harus jadi pembelajaran semua pihak yang bertikai di Banggai," kata Adi.
Ia meminta Pemprov Sulteng untuk segera turun langsung kelapangan melakukan rekonsiliasi kepada tokoh-tokoh adat di Kabupaten Banggai. Hal ini untuk memenangkan Pancasila di Banggai dan secara umum di Sulawesi Tengah,.
"Pancasila jangan hanya dihadirkan pada saat isu-isu sara berkembang dan naik dipanggung politik lokal, tetapi dihadirkan dengan jalan mewujudkan kesejahteraan sosial," sebutnya.
Sementara itu Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate mengatakan sampai hari ini ada keterlambatan pemerintah Kabupaten Banggai dalam penanganan kasus konflik tersebut.
"Ini berdasarkan pengalaman saya memimpin di Kabupaten Banggai Laut, upaya pendekatan dengan tokoh-tokoh adat harus diupayakan segera dan secepatnya agar konflik dengan latar belakang isu sara tidak meluas," ujarnya.
Pemprov Sulteng menghimbau kepada PRD sebagai element pergerakan turut serta melakukan rekonsiliasi, menghubungi organisasi-organisasi pergerakan lainnya untuk bersama-sama meredam konflik sara.
"PRD harus turun lapangan untuk mengumpulkan informasi dan segera menyurat kepada Pemprov Sulteng, supaya saya bersama Bapak Gubernur Longki Djanggola dapat membuat satu keputusan yang didasarkan pada masukan dari organisasi atau masyarakat secara umum," sebutnya.
Lebih lanjut Hidayat Lamakarate berharap konflik yang hampir menjurus ke sentimen SARA itu jangan sampai ada, ini akan berbahaya bagi pembangunan daerah. Pemprov Sulteng menilai bisa jadi investor enggan ke Banggai atau merasa takut datang ke Sulawesi Tengah," terangnya. ***
"Kami PRD dua orang yaitu Adi Aprianto dan Neni Setiawati diterima Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate pukul 08.05 s/d 08.24 Wita," kata Adi Aprianto di Palu, Senin, usai bertemu Sekprov.
Adi mengatakan PRD secara kelembagaan meminta pemprov untuk menindaklanjuti kasus di Kabupaten Luwuk karena menurut PRD ini sudah mengarah ke isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Sulteng punya pengalaman pahit terkait isu SARA, Poso harus jadi pembelajaran semua pihak yang bertikai di Banggai," kata Adi.
Ia meminta Pemprov Sulteng untuk segera turun langsung kelapangan melakukan rekonsiliasi kepada tokoh-tokoh adat di Kabupaten Banggai. Hal ini untuk memenangkan Pancasila di Banggai dan secara umum di Sulawesi Tengah,.
"Pancasila jangan hanya dihadirkan pada saat isu-isu sara berkembang dan naik dipanggung politik lokal, tetapi dihadirkan dengan jalan mewujudkan kesejahteraan sosial," sebutnya.
Sementara itu Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate mengatakan sampai hari ini ada keterlambatan pemerintah Kabupaten Banggai dalam penanganan kasus konflik tersebut.
"Ini berdasarkan pengalaman saya memimpin di Kabupaten Banggai Laut, upaya pendekatan dengan tokoh-tokoh adat harus diupayakan segera dan secepatnya agar konflik dengan latar belakang isu sara tidak meluas," ujarnya.
Pemprov Sulteng menghimbau kepada PRD sebagai element pergerakan turut serta melakukan rekonsiliasi, menghubungi organisasi-organisasi pergerakan lainnya untuk bersama-sama meredam konflik sara.
"PRD harus turun lapangan untuk mengumpulkan informasi dan segera menyurat kepada Pemprov Sulteng, supaya saya bersama Bapak Gubernur Longki Djanggola dapat membuat satu keputusan yang didasarkan pada masukan dari organisasi atau masyarakat secara umum," sebutnya.
Lebih lanjut Hidayat Lamakarate berharap konflik yang hampir menjurus ke sentimen SARA itu jangan sampai ada, ini akan berbahaya bagi pembangunan daerah. Pemprov Sulteng menilai bisa jadi investor enggan ke Banggai atau merasa takut datang ke Sulawesi Tengah," terangnya. ***