Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah melibatkan perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kabupaten itu untuk penguatan mitigasi bencana.
"Akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi, maka perlu langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor," kata Bupati Morut Delis J Hehi di Kolonodale, Selasa.
Ia mengemukakan, peran perusahaan tambang sangat penting dalam penguatan mitigasi, karena sumber daya yang mereka miliki sangat kuat, salah satunya ketersediaan alat berat yang dapat membantu proses penanganan lebih cepat.
Menurut dia, bencana alam dahsyat yang melanda Sumatera harus dijadikan pelajaran, maka pihak perusahaan wajib melakukan langkah-langkah strategis untuk pengendalian lingkungan di dalam maupun sekitar kawasan operasi.
Meskipun bencana merupakan kehendak Tuhan, manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan risiko.
"Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan, tetapi ada tanggung jawab manusia untuk melakukan upaya pencegahan, supaya dampaknya tidak semakin besar, salah satunya yang dapat dilakukan sejak dini yakni perbaikan lingkungan," ujarnya.
Ia menjelaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morut telah melakukan kajian risiko bencana, terutama terkait potensi banjir dan tanah longsor yang hampir mencakup seluruh wilayah kabupaten tersebut.
Selanjutnya, hasil kajian akan diberikan kepada seluruh perusahaan tambang sebagai bahan mitigasi di lapangan.
Ia menekankan peran strategis para Kepala Teknik Tambang, yang dinilai paling memahami kondisi teknis di area operasional masing-masing, mulai dari sediment pond, timbunan tanah, hingga potensi aliran lumpur saat hujan lebat.
"Kepala Teknik Tambang adalah pihak yang paling mengetahui kondisi lapangan. Karena itu kami berharap setiap perusahaan mampu memetakan potensi bencana di wilayah kerjanya masing-masing," ucap Delis.
Menurut dia langkah pencegahan bencana jauh lebih efisien dibandingkan harus menanggung dampak kerusakan dan kerugian pascabencana, karenanya pemerintah setempat meminta perusahaan tidak ragu melakukan pembenahan pada sistem drainase, sediment pond, maupun pengendalian lumpur.
"Lebih baik kita mengeluarkan biaya puluhan juta untuk pencegahan, daripada harus menanggung kerugian hingga miliaran rupiah akibat bencana," kata dia menambahkan.