Mataram (ANTARA) - Menjelang bulan suci Ramadhan, kehidupan di banyak daerah Indonesia mulai bergerak lebih cepat. Aroma pasar yang semarak, bazar kuliner yang ramai, dan aktivitas masyarakat menyiapkan kebutuhan harian menjadi bagian dari ritme khas menyambut bulan penuh berkah.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), suasana itu tak sekadar bernuansa religius. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak simultan memastikan kesiapan masyarakat menghadapi puasa.
Dari Mataram di barat hingga Bima di timur, berbagai strategi diterapkan untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
Persiapan ini menjadi cermin kapasitas birokrasi, sekaligus sinergi lintas sektor dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang meningkat selama Ramadhan.
Kesiapan NTB menghadapi Ramadhan bukan sekadar persoalan ketersediaan barang dan layanan. Fenomena tahunan ini membawa tantangan klasik berupa lonjakan permintaan pangan, kenaikan harga cabai, bawang, minyak goreng, serta fluktuasi harga daging dan ikan.
Karena itu, provinsi ini menunjukkan pendekatan inovatif dan solutif, menggabungkan intervensi pasar, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi sumber daya lokal untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Pasar pangan
Kenaikan harga cabai rawit menjelang Ramadhan menjadi salah satu perhatian utama. Pada awal Februari 2026, harga cabai rawit di NTB mencapai Rp90.000 hingga Rp95.000 per kilogram. Bahkan, di Mataram tembus Rp110 Ribu per kilogram. Ini jauh di atas harga acuan Rp57.000 per kilogram.
Lonjakan harga ini dipicu oleh curah hujan yang menghambat panen, tingginya pasokan ke luar daerah, dan meningkatnya permintaan lokal. Pemerintah provinsi langsung melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah dan pasar rakyat.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal turun ke lapangan, memantau pasar di Mataram, Lombok Timur, dan kabupaten lain, memastikan distribusi prioritas kebutuhan lokal sebelum pengiriman ke luar daerah, sekaligus menekan lonjakan harga yang ekstrem.
Selain cabai, stabilitas stok bahan pokok lainnya juga menjadi perhatian. Bulog NTB mencatat ketersediaan beras sekitar 154 ribu ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan. Stok minyak goreng mencapai 307 ribu liter, sementara pasokan daging sapi dijaga dengan mendatangkan ternak dari Sumbawa, hingga 10 ribu ekor.
Strategi ini menunjukkan pendekatan proaktif, tidak hanya mengandalkan pengawasan harga, tetapi juga intervensi rantai pasok agar masyarakat tetap memperoleh akses pangan dengan harga wajar.
Pendekatan inovatif juga diterapkan melalui gerakan diversifikasi produksi. Pemerintah mendorong petani menanam cabai tumpang sari dengan sayuran lain, memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam komoditas pangan, dan mengoptimalkan panen sepanjang tahun.
Strategi ini tidak sekadar menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, mengurangi ketergantungan pasokan dari sentra tertentu, serta menciptakan ketahanan pangan keluarga secara mandiri.
Contoh ini terlihat di Lombok Tengah, di mana gerakan pangan murah dilaksanakan dengan kolaborasi masyarakat dan sektor terkait, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus menekan inflasi menjelang Ramadhan.
Bazar Ramadhan menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi lokal. Desa Bilebante, yang dianugerahi Desa Wisata Terbaik Nasional 2025, menyelenggarakan Bazar Ramadan Bilebante sebagai pusat kuliner dan produk lokal.
Kegiatan ini menghidupkan kembali bangunan yang mangkrak selama lima tahun, sekaligus menjadi sarana silaturahmi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan UMKM.
Semarak bazar ini juga mendukung objek wisata hijau berbasis masyarakat, memperluas manfaat ekonomi kreatif, serta mendorong integrasi pariwisata dan ekonomi lokal dalam satu gerakan yang berdampak nyata.
Distribusi komoditas perikanan juga mendapat perhatian khusus. Stok ikan di gudang pendingin di NTB tercatat aman, dengan total sekitar 317.064 kilogram. Pemerintah mendorong optimalisasi pemanfaatan gudang pendingin, penguatan budi daya ikan, serta koordinasi lintas sektor agar harga tetap stabil dan distribusi merata hingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya.
Pendekatan ini menjadi contoh sistemik, di mana ketersediaan barang aman, namun efisiensi distribusi menjadi kunci agar manfaat benar-benar dirasakan masyarakat.
Layanan kesehatan
Puasa Ramadhan bukan hanya soal pangan, tetapi juga kesiapan mental, spiritual, dan kesehatan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota bersama organisasi kemanusiaan, seperti Bulan Sabit Merah Indonesia dan Baznas, menyelenggarakan seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi puasa.
Di Sumbawa Barat, misalnya, seminar kesehatan menjelang Ramadhan menekankan pentingnya persiapan mental spiritual dan kekuatan batin agar ibadah berjalan lancar.
Selain itu, layanan kesehatan tetap berjalan optimal selama Ramadhan. Dinas Kesehatan Kota Mataram menjamin 11 puskesmas tetap memberikan pelayanan sesuai standar operasional, meski ada penyesuaian jam kerja.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat juga beradaptasi dengan Ramadhan. Menu makanan disesuaikan, seperti telur rebus, roti, dan buah untuk takjil berbuka puasa, sehingga penyaluran tetap berlangsung, tanpa mengurangi kualitas atau jumlah penerima manfaat, yang mencapai hampir 1,94 juta jiwa di seluruh NTB.
Kesiapan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah tidak semata-mata bersifat reaktif, tetapi holistik. Ketahanan pangan, intervensi harga, pemberdayaan UMKM, distribusi ikan, dan layanan kesehatan dijalankan secara simultan untuk memastikan masyarakat menghadapi Ramadhan dengan tenang.
Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bulog, aparat keamanan, dan komunitas lokal menjadi fondasi penting bagi kelancaran ibadah masyarakat, sekaligus penguatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Solusi kebijakan
Kesiapan NTB menghadapi Ramadhan menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari ketersediaan stok atau stabilitas harga. Strategi yang efektif mengintegrasikan intervensi pasar, pemberdayaan ekonomi lokal, diversifikasi produksi, distribusi pangan dan ikan, serta layanan kesehatan dan sosial.
Model ini menegaskan bahwa pemerintah hadir, bukan sekadar mengelola krisis harga, tetapi membangun ketahanan sistemik berbasis kolaborasi masyarakat dan pemerintah.
Ke depan, beberapa langkah strategis bisa diperkuat. Pertama, sistem monitoring harga dan distribusi harus berbasis data real-time dengan integrasi teknologi, sehingga intervensi pasar lebih tepat sasaran.
Kedua, pemberdayaan UMKM dan desa wisata harus terus dikaitkan dengan ketahanan pangan dan ekonomi lokal agar manfaat berkelanjutan. Ketiga, diversifikasi produksi pangan dan perikanan perlu diperluas, termasuk inovasi budi daya di pekarangan dan integrasi ekosistem pertanian-peternakan yang adaptif terhadap musim.
Selain itu, integrasi program sosial, seperti MBG, pasar rakyat, dan bazar Ramadhan, harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang, bukan sekadar program insidental.
Dengan pendekatan holistik ini, NTB tidak hanya siap menyambut Ramadhan, tetapi juga menciptakan fondasi bagi ketahanan pangan, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan, sekaligus menanamkan nilai cinta tanah air dan gotong royong di masyarakat.
Menjelang bulan suci, kesiapan ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat berjalan efektif jika pemerintah hadir secara proaktif, berbasis data, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Strategi ini juga membuka ruang refleksi bagi pemerintah lain di Indonesia, yakni kesiapan Ramadhan bukan sekadar ritual administratif, tetapi momentum untuk memperkuat sistem, memberdayakan masyarakat, dan meneguhkan ketahanan lokal sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.