Palu (Antaranews Sulteng) - Pembangunan hunian sementara (huntara) yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan ribuan tenaga kerja.
"Kami berharap tenaga kerja lokal yang mau bekerja bisa mendaftarkan diri untuk ikut membangun huntara tersebut," kata Rudy Novrianto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Komunikasi yang dihubungi di Palu, Selasa.
Menurut dia, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan 1.200 huntara yang ditangani sejumlah BUMN lingkup Kementerian PUPR seperti PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya, PT.Adhy Karya, dan PT. Nindya Karya.
Setiap unit huntara terdiri atas 12 bilik dimana satu bilik akan ditempati satu keluarga sehingga secara total huntara ini bisa menampung 14.400 kepala keluarga.
Bila satu unit huntara membutuhkan 10 orang pekerja, maka kebutuhan tenaga kerja akan mencapai 12.000 orang.
Rudy tidak menyebut secara rinci soal upah kerja, namun menegaskan bahwa upah akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah ini berdasarkan keahlian masing-masing, apakah dia tukang atau pembantu tukang.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun 1.200 hunian sementara bagi korban gempa Palu
Baca juga: 400 huntara Kementerian BUMN dibangun di Sigi
Baca juga: Gubernur minta pembangunan huntara dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR
"Saya kira ini peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh warga setempat, termasuk para korban gempa kalau mau, walau sifatnya jangka pendek, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan-bantuan sosial dan tenaga relawan," ujarnya.
Ia juga mengkui bahwa agak sulit mencari tenaga kerja untuk mendirikan huntara-huntara tersebut, padahal hunian ini harus selekasnya diselesaikan agar para korban yang masih tinggal di tempat-tempat darurat bisa segera dipindahkan ke huntara yang lebih laik huni.
Proses pembangunan 1.200 unit huntara Kementerian PUPR ini, kata Rudy, masih dalam tahap pembuatan rumah contoh (mock-up) sebanyak lima unit di Kelurahan Duyu dan dua unit di Kelurahan Petobo.
"Dari bangunan contoh itu akan diketahui berapa lama waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap unit dan berapa banyak kebutuhan tenaga kerja sehingga bisa ditentukan kapan unit-unit huntara ini bisa diselesaikan dan dihuni warga," ujarnya.
Soal siapa yang akan menghuni huntara, kata Rudy, itu merupakan wewenang pemerintah kota/kabupaten untuk menetapkannya, namun dalam seleksi itu, pemerintah setempat melakukan verifikasi bersama tim Kementerian PUPR untuk mengetahui siapa-siapa saja yang bangunan rumahnya hancur total, rusak berat dan rusak ringan.
Kementerian PUPR berharap sebelum akhir bulan Oktober ini, huntara-huntara yang telah selesai dibangun sudah bisa dihuni secara bertahap sesuai ketersediaan huntara.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi kebutuhan huntara untuk korban gempa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 5.000-an unit berdasarkan jumlah pengungsi saat ini sekitar 66.000 orang.
"Kami berharap tenaga kerja lokal yang mau bekerja bisa mendaftarkan diri untuk ikut membangun huntara tersebut," kata Rudy Novrianto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Komunikasi yang dihubungi di Palu, Selasa.
Menurut dia, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan 1.200 huntara yang ditangani sejumlah BUMN lingkup Kementerian PUPR seperti PT. Wijaya Karya, PT. Hutama Karya, PT.Adhy Karya, dan PT. Nindya Karya.
Setiap unit huntara terdiri atas 12 bilik dimana satu bilik akan ditempati satu keluarga sehingga secara total huntara ini bisa menampung 14.400 kepala keluarga.
Bila satu unit huntara membutuhkan 10 orang pekerja, maka kebutuhan tenaga kerja akan mencapai 12.000 orang.
Rudy tidak menyebut secara rinci soal upah kerja, namun menegaskan bahwa upah akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah ini berdasarkan keahlian masing-masing, apakah dia tukang atau pembantu tukang.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun 1.200 hunian sementara bagi korban gempa Palu
Baca juga: 400 huntara Kementerian BUMN dibangun di Sigi
Baca juga: Gubernur minta pembangunan huntara dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR
"Saya kira ini peluang kerja yang bisa dimanfaatkan oleh warga setempat, termasuk para korban gempa kalau mau, walau sifatnya jangka pendek, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan-bantuan sosial dan tenaga relawan," ujarnya.
Ia juga mengkui bahwa agak sulit mencari tenaga kerja untuk mendirikan huntara-huntara tersebut, padahal hunian ini harus selekasnya diselesaikan agar para korban yang masih tinggal di tempat-tempat darurat bisa segera dipindahkan ke huntara yang lebih laik huni.
Proses pembangunan 1.200 unit huntara Kementerian PUPR ini, kata Rudy, masih dalam tahap pembuatan rumah contoh (mock-up) sebanyak lima unit di Kelurahan Duyu dan dua unit di Kelurahan Petobo.
"Dari bangunan contoh itu akan diketahui berapa lama waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap unit dan berapa banyak kebutuhan tenaga kerja sehingga bisa ditentukan kapan unit-unit huntara ini bisa diselesaikan dan dihuni warga," ujarnya.
Soal siapa yang akan menghuni huntara, kata Rudy, itu merupakan wewenang pemerintah kota/kabupaten untuk menetapkannya, namun dalam seleksi itu, pemerintah setempat melakukan verifikasi bersama tim Kementerian PUPR untuk mengetahui siapa-siapa saja yang bangunan rumahnya hancur total, rusak berat dan rusak ringan.
Kementerian PUPR berharap sebelum akhir bulan Oktober ini, huntara-huntara yang telah selesai dibangun sudah bisa dihuni secara bertahap sesuai ketersediaan huntara.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi kebutuhan huntara untuk korban gempa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 5.000-an unit berdasarkan jumlah pengungsi saat ini sekitar 66.000 orang.