Jakarta (antarasulteng.com) - Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, MS.i
mengemukakan bahwa berbagai prahara mengenai banyaknya partai politik
yang terbelit korupsi merupakan dampak dari tidak terinternalisasikannya
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia.
"Dalam kacamata sosiolog, nilai (Pancasila) itu merupakan elemen dasar dalam masyarakat. Itu menjadi panduan atau acuan masyarakat untuk bertindak," katanya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, dalam teori kita menganut kolektifisme, akan tetapi dalam praktik dan perbuatan, yang diterapkan --khususnya lagi elit politik--adalah memperkuat individualisme dan partikularisme.
"Kemudian, secara teoritis kita membela demokrasi sosial, tetapi dalam realitasnya kita menerapkan semangat demokrasi liberal," kata Nia yang juga anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Ia mengatakan bahwa Parpol yang hakikatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar supaya rakyat belajar merasakan tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat, namun Parpol sekarang itu dijadikan tujuan dan negara sebagai alatnya.
"Padahal itu suatu tindakan yang imoral dan bertentangan dengan Pancasila," katanya.
"Saya kira Parpol sekarang dominan mengasuh para kadernya untuk melunturkan karakter," tambah Sekretaris Program Ilmu Sosiologi Unas itu.
Dalam kondisi tersebut, menurut dia, orang masuk Parpol bukan karena keyakinan, akan tetapi karena ingin memperoleh jaminan.
Dengan adanya realitas ini, kata dia, maka tidak heran pemimpin atau pejuang idealis tertunda kebelakang, dan manusia "profitir" yang maju kemuka.
"Jadi, masyarakat Indonesia harus insyaf akan hal ini. Supaya jangan mengirim lagi wakil-wakil di parlemen yang tidak bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan melupakan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan politik dan moralitasnya," demikian Nia Elvina. (ANT/skd)
"Dalam kacamata sosiolog, nilai (Pancasila) itu merupakan elemen dasar dalam masyarakat. Itu menjadi panduan atau acuan masyarakat untuk bertindak," katanya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, dalam teori kita menganut kolektifisme, akan tetapi dalam praktik dan perbuatan, yang diterapkan --khususnya lagi elit politik--adalah memperkuat individualisme dan partikularisme.
"Kemudian, secara teoritis kita membela demokrasi sosial, tetapi dalam realitasnya kita menerapkan semangat demokrasi liberal," kata Nia yang juga anggota Kelompok Peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) itu.
Ia mengatakan bahwa Parpol yang hakikatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar supaya rakyat belajar merasakan tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat, namun Parpol sekarang itu dijadikan tujuan dan negara sebagai alatnya.
"Padahal itu suatu tindakan yang imoral dan bertentangan dengan Pancasila," katanya.
"Saya kira Parpol sekarang dominan mengasuh para kadernya untuk melunturkan karakter," tambah Sekretaris Program Ilmu Sosiologi Unas itu.
Dalam kondisi tersebut, menurut dia, orang masuk Parpol bukan karena keyakinan, akan tetapi karena ingin memperoleh jaminan.
Dengan adanya realitas ini, kata dia, maka tidak heran pemimpin atau pejuang idealis tertunda kebelakang, dan manusia "profitir" yang maju kemuka.
"Jadi, masyarakat Indonesia harus insyaf akan hal ini. Supaya jangan mengirim lagi wakil-wakil di parlemen yang tidak bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan melupakan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan politik dan moralitasnya," demikian Nia Elvina. (ANT/skd)