Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rahmawati Husein meminta agar pemberian bantuan kemanusiaan internasional diubah perspektifnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
"Organisasi internasional perlu melihat mekanisme yang dipakai di negara tujuan, tidak asal datang tanpa memahami arsitektur kemanusiaan," kata Rahmawatu saat menjadi panelis dalam Panel Tinggi PBB di Genewa pada Rabu (26/6) berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Rahmawati juga mengatakan organisasi internasional perlu bekerja sama dengan organisasi lokal secara sejajar, tidak mengarahkan sesuai keinginan atau praktik seperti yang biasa mereka lakukan.
Para pelaku internasional perlu mencari tahu pemain lokal, memahami cara kerja organisasi lokal, dan mendukung upaya yang tengah dilakukan, bukan malah sebaliknya.
"Organisasi internasional perlu memahami semua aktor baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, kelompok swasta, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, kampus dan sebagainya," tutur salah satu pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.
Menurut Rahmawati, aktor lokal sangat penting dan memiliki peran sentral dalam mempercepat penanganan darurat. Sebagai contoh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammmadiyah setiap tahun merespons 70 kejadian bencana di Indonesia, meningkat dari 50-an pada tahun 2010-2015.
Karena itu lembaga asing penting untuk melengkapi, mendukung secara finansial maupun keahlian, tanpa mendominasi program serta mempertimbangkan keberlanjutan.
Rahmawati diundang dalam Panel Tinggi PBB untuk urusan kemanusiaan bertema "Penguatan Aksi Kemanusiaan: Langkah ke Depan untuk Meningkatkan Pelokalan dan Pelibatan Masyarakat untuk Respons yang Lebih Inklusif dan Efektif".
Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menjadi satu-satunya wakil Asia dalam Panel Tinggi yang dihadiri 191 peserta.
Rahmawati diminta menyampaikan pengalaman Muhammadiyah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi sehingga para aktor internasional dapat mengenali, memperkuat, dan melengkapi kapasitas pelaku di tingkat lokal.
"Organisasi internasional perlu melihat mekanisme yang dipakai di negara tujuan, tidak asal datang tanpa memahami arsitektur kemanusiaan," kata Rahmawatu saat menjadi panelis dalam Panel Tinggi PBB di Genewa pada Rabu (26/6) berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Rahmawati juga mengatakan organisasi internasional perlu bekerja sama dengan organisasi lokal secara sejajar, tidak mengarahkan sesuai keinginan atau praktik seperti yang biasa mereka lakukan.
Para pelaku internasional perlu mencari tahu pemain lokal, memahami cara kerja organisasi lokal, dan mendukung upaya yang tengah dilakukan, bukan malah sebaliknya.
"Organisasi internasional perlu memahami semua aktor baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, kelompok swasta, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, kampus dan sebagainya," tutur salah satu pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.
Menurut Rahmawati, aktor lokal sangat penting dan memiliki peran sentral dalam mempercepat penanganan darurat. Sebagai contoh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammmadiyah setiap tahun merespons 70 kejadian bencana di Indonesia, meningkat dari 50-an pada tahun 2010-2015.
Karena itu lembaga asing penting untuk melengkapi, mendukung secara finansial maupun keahlian, tanpa mendominasi program serta mempertimbangkan keberlanjutan.
Rahmawati diundang dalam Panel Tinggi PBB untuk urusan kemanusiaan bertema "Penguatan Aksi Kemanusiaan: Langkah ke Depan untuk Meningkatkan Pelokalan dan Pelibatan Masyarakat untuk Respons yang Lebih Inklusif dan Efektif".
Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menjadi satu-satunya wakil Asia dalam Panel Tinggi yang dihadiri 191 peserta.
Rahmawati diminta menyampaikan pengalaman Muhammadiyah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi sehingga para aktor internasional dapat mengenali, memperkuat, dan melengkapi kapasitas pelaku di tingkat lokal.