Poso (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menggelar rapat koordinasi Kerjasama Operasional (KSO) untuk memonitoring dan mengevaluasi serta penguatan kepesertaan non Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program BPJAMSOSTEK.
Rapat yang dihadiri Asisten III Pemkab Poso Noly Tandawuya mewakili bupati itu juga dihadiri Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Sulawesi Tengah La Uno dan seluruh Kepala OPD Pemda Poso berlangsung di Hotel Ancyra, Poso, Kamis.
Bupati Poso Damin Sigilipu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Noly Tandawuya mengatakan Pemkab Poso mendukung program BPJAMSOSTEK melalui kebijakan yang telah dirumuskan dalam perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Sebagai langkah pertama mewujudkan kerja sama itu, kata bupati, semua Kepala OPD sudah diperintahkan untuk menganggarkan iuran BPJAMSOSTEK bagi tenaga honorer atau non-ASN agar mulai 2020 sudah menjadi peserta program BPJAMSOSTEK.
"Termasuk Kepala Desa dan perangkat DESA agar masuk dalam PROGRAM BPJAMSOSTEK," tutur bupati.
Pemda Poso juga akan mendorong para pekerja rentan lainnya agar mendaftarkan secara mandiri, serta kepala desa/perangkat sesuai dengan anggaran yang tersedia, karena program BPJAMSOSTEK sangat penting untuk membeirakn pelrindungan sosial kepada aparat non-ASN.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Palu sosialisasikan singkatan BPJAMSOSTEK
Baca juga: BPJS-TK santuni peserta padat karya korban bencana di Sigi
Sementara itu Asisten III Noly Tandawuya usai acara itu mengatakan program BPJAMSOSTEK sangat baik dan bermanfaat bagi non ASN sehingga Pemda Poso sangat mendukung kerja sama ini untuk melindungi tenaga non-ASN.
"Tentunya kita berharap manfaatnya apa yang diperoleh sesuai dengan yang dijanjikan," ujar Noly yang didampingi La Uno.
Kacab BPJAMSOSTEK Sulteng La Uno mengucapkan terima kasih kepada bupati dan seluruh jajaran Pemda Poso yang cukup peduli kepada aparaturnya dengan memberikan perlindungan sosial melaluI BPJAMSOSTEK.
"Kalau sesuai laporan, sudah banyak pegawai non-ASN yang telah masuk, sekitar 1.700-an telah terdaftar di BPJAMSOSTEK, ini membuktikan kepedulian Bupati Poso cukup tinggi," tuturnya.
Menurut dia, pekerja rentan bisa masuk program BPJAMSOSTEK dengan tidak lagi menggunakan dana APBD, namun bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki dana CSR atau juga masyarkat yang ekonomi mampu bisa diajak membantu.
Pada kesempatan ini, Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Sulteng menyerahkan santunan kecelakaan kerja dan kematian kepada 10 peserta non-ASN senilai Rp275 juta yang diterima Noly Tandawuya.
Rapat yang dihadiri Asisten III Pemkab Poso Noly Tandawuya mewakili bupati itu juga dihadiri Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Sulawesi Tengah La Uno dan seluruh Kepala OPD Pemda Poso berlangsung di Hotel Ancyra, Poso, Kamis.
Bupati Poso Damin Sigilipu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Noly Tandawuya mengatakan Pemkab Poso mendukung program BPJAMSOSTEK melalui kebijakan yang telah dirumuskan dalam perjanjian kerja sama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Sebagai langkah pertama mewujudkan kerja sama itu, kata bupati, semua Kepala OPD sudah diperintahkan untuk menganggarkan iuran BPJAMSOSTEK bagi tenaga honorer atau non-ASN agar mulai 2020 sudah menjadi peserta program BPJAMSOSTEK.
"Termasuk Kepala Desa dan perangkat DESA agar masuk dalam PROGRAM BPJAMSOSTEK," tutur bupati.
Pemda Poso juga akan mendorong para pekerja rentan lainnya agar mendaftarkan secara mandiri, serta kepala desa/perangkat sesuai dengan anggaran yang tersedia, karena program BPJAMSOSTEK sangat penting untuk membeirakn pelrindungan sosial kepada aparat non-ASN.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Palu sosialisasikan singkatan BPJAMSOSTEK
Baca juga: BPJS-TK santuni peserta padat karya korban bencana di Sigi
Sementara itu Asisten III Noly Tandawuya usai acara itu mengatakan program BPJAMSOSTEK sangat baik dan bermanfaat bagi non ASN sehingga Pemda Poso sangat mendukung kerja sama ini untuk melindungi tenaga non-ASN.
"Tentunya kita berharap manfaatnya apa yang diperoleh sesuai dengan yang dijanjikan," ujar Noly yang didampingi La Uno.
Kacab BPJAMSOSTEK Sulteng La Uno mengucapkan terima kasih kepada bupati dan seluruh jajaran Pemda Poso yang cukup peduli kepada aparaturnya dengan memberikan perlindungan sosial melaluI BPJAMSOSTEK.
"Kalau sesuai laporan, sudah banyak pegawai non-ASN yang telah masuk, sekitar 1.700-an telah terdaftar di BPJAMSOSTEK, ini membuktikan kepedulian Bupati Poso cukup tinggi," tuturnya.
Menurut dia, pekerja rentan bisa masuk program BPJAMSOSTEK dengan tidak lagi menggunakan dana APBD, namun bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki dana CSR atau juga masyarkat yang ekonomi mampu bisa diajak membantu.
Pada kesempatan ini, Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Sulteng menyerahkan santunan kecelakaan kerja dan kematian kepada 10 peserta non-ASN senilai Rp275 juta yang diterima Noly Tandawuya.