Komitmen TNI Mengawal Program Kedaulatan Pangan

Sabtu, 14 Februari 2015 11:13 WIB

Ilustrasi (antaranews)

Saya juga optimis jika semua program pemantapan peningkatan produksi pajala di Sulteng dimana ikut melibatkan TNI, jika dilakukan dengan baik, niscaya produksi dan produktivitas hasil panen petani meningkat

Palu, (antarasulteng.com) - Pemerintahan Presiden Joko Widono (Jokowi) beberapa waktu lalu telah mencanangkan kedalauatan pangan di Tanah Air.

Tiga tahun (2015-2017), Presiden Jokowi manargetkan Indonesia mencapai kedaluatan pangan.

Dalam rangka mewujudkan program swasembadah pangan nasional, pemerintah menjalin kemitraan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

TNI di seluruh penjuru nusantara dilibatkan untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut.

Bahkan khusus di Sulawesi Tengah program dimaksud mendapat sambutan dan dukungan kuat dari Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar yang diwujudkan, antara lain ketika berkunjung ke Palu pada Januari 2015.

Sebagai bentuk keseriusan TNI mendukung program dimaksud, Pangdam Bachtiar bahkan memperingatkan komandan Kodim di seluruh wilayah Sulteng yang tidak mendukung program itu akan dicopot dari jabatannya.

"Silahkan lapor jika ada Kodim yang tidak mendukung. Saya akan copot yang bersangkutan," katanya di hadapan Gubernur, bupati/wali kota dan muspida serta dinas pertanian provinsi, kabupaten dan kota saat acara pemantapan upaya khusus peningkatan produksi pangan di Sulteng.

Dalam kesempatan itu, Pangdam Bachtiar memintam para komandan Kodim (Dandim) di wilayah Sulawesi Tengah membantu petani untuk meningkatkan produksinya sehingga kesejahteraan bertambah.

Pangdam mengatakan bantuan komandan Kodim itu berupa pendampingan kepada petani yang dilakukan oleh bintara pembina desa (babinsa).

Para babinsa itu nantinya juga akan dilatih untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanian.

Selain itu, peran komandan Kodim juga bisa mendampingi petani saat mengajukan pinjaman lunak di bank. "Tapi pinjaman itu harus dilunasi, supaya pinjaman selanjutnya lancar," katanya.

Dia juga meminta komandan Kodim untuk mengawasi peredaran benih dan pupuk bersubsidi agar diterima ke pihak yang tepat.

"Jangan sampai pupuk bersubsidi itu hilang, dan penyebarannya juga harus tepat sasaran," ujarnya.

Saat ini terdapat lima Kodim (Komando Distrik Militer) di Sulawesi Tengah yang membawahi 13 kabupatan/kota.

Komandan Kodim itu juga diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota agar memajukan pertanian setempat agar tercipta swasembada pangan.

Namun demikian, dia juga meminta semua pihak untuk tidak mengedepankan ego sektoral, yakni mengurusi kepentingan instansinya sendiri terkait upaya pencapaian swasembada pangan.

"Kita tidak bisa kerja sendiri karena semuanya saling berkaitan," katanya.

Pokoknya TNI akan mengawal program tersebut sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Sulteng, ujar dia. Begitu pula akan dilakukan di daerah lain.

Ekspor Perdana

Sementara Kepala Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Paranrasid mengatakan Sulawesi Tengah ditargetkan menjadi daerah yang mengekspor komoditas padi, jagung dan kedelai.

"Ini target yang diharapkan Kementerian Pertanian dapat terealisasi dalam tiga tahun ke depan," katanya ketika hadir dalam acara penandatanganan Pakta Integritas Pemantapan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Pajala antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Bupati/Wali Kota dan Dandim se-Sesulteng di Palu beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan pemerintah pusat telah mencanangkan selama tiga tahun hingga 2017, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor pangan.

"Pak Presiden Joko Widodo dalam program tiga tahun ke depan, Indonesia sudah mampu mencapai swasembada pangan," katanya.

Karena itu, Kementerian Pertanian dalam mendukung dan menyukseskan program swasembada pangan telah menjalin kerja sama dengan TNI.

Kerja sama tersebut telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOu (nota kesepahaman) antara Kementerian Pertanian dengan Mabes TNI AD.

Kesepahaman itu dilanjutkan hingga tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Tanah Air, termasuk yang sedang dilakukan di Sulawesi Tengah.

Dengan penandatangan MOu antara Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota dengan bupati/wali kota dan Dandim se-Sulteng, niscaya program kedalaulatan pangan bisa tercapai sesuai yang diharapkan pemerintah pusat.

Sementara Gubernur Sulteng Longki Djanggola menyambut dan mendukung program pemerintah pusat dalam hal pemantapan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (pajala) guna menjamin kedaluatan pangan nasional.

Sulteng, kata Gubernur Djanggola pada prinsipnya siap untuk menysukseskan program dimaksud.

Namun demikian, kata Gubernur, pemerintah pusat harus pula mendukung dengan penyediaan anggaran memadai, karena jika hanya mengandalkan anggaran APBD provinsi, kabupaten/kota sangat sulit untuk terealisasi.

"Kita butuh infranstruktur yang memadai pula guna mendukung program swasembada pangan yang ditargetkan bisa tercapai pada 2017," katanya.

Insfranstruktur dimaksud antara lain jalan dan irigasi harus pula memadai. "Jika semua itu dapat disediakan pemerintah pusat dan daerah, niscaya apa yang telah diprogramkan pemerintah Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia sudah harus swasembada pangan 2017, niscaya bisa tercapai," katanya.

Sulteng selama ini telah mencapai swasembada beras. Sementara jagung dan kedelai belum.

Khusus produksi beras, Sulteng setiap tahun mengalami surplus beras sebanyak 270 ribu ton.

"Saya juga optimis jika semua program pemantapan peningkatan produksi pajala di Sulteng dimana ikut melibatkan TNI, jika dilakukan dengan baik, niscaya produksi dan produktivitas hasil panen petani meningkat," katanya.

Dengan demikian, kata dia, Sulteng bisa menjadi daerah pertama di Indonesia yang mampu mengekspor perdana pajala sesuai ditargetkan Kementerian Pertanian. Juga pendapatan dan kesejahteraan petani di Sulteng tentu meningkat. (skd)