DPRD Sulteng Evaluasi Proyek Gagal 2015

Selasa, 5 Januari 2016 05:01 WIB

Illustrasi (ANTARANews)

Kami mau rapat dulu membahas beberapa proyek yang kami duga tidak selesai dikerjakan 2015 lalu. Kita mau evaluasi dulu

Palu, (antarasulteng.com) - Komisi III DPRD Sulawesi Tengah akan mengevaluasi sejumlah proyek pada 2015 yang dinilai gagal dalam pelaksanaannya.

"Kami mau rapat dulu membahas beberapa proyek yang kami duga tidak selesai dikerjakan 2015 lalu. Kita mau evaluasi dulu," kata Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Huisman Brant Toripalu di Palu, Senin.

Dia mengatakan salah satu proyek tersebut adalah pembangunan ruas jalan Pape Tomata di Kabupaten Morowali Utara senilai Rp8 miliar sepanjang empat kilometer.

"Terakhir kami meninjau ke sana (Pape-Tomata) tanggal 17 Desember 2015. Progres kegiatan waktu itu baru 150 meter," katanya.

Huisman mengatakan dengan waktu yang sangat kasib tidak mungkin proyek tersebut bisa diselesaikan hanya dalam waktu 10 hari sepanjang empat kilometer.

Menurut politisi PDIP itu salah satu kendala yang dihadapi adalah jauhnya pengambilan material, tetapi itu tidak menjadi alasan karena sebelum proyek tersebut dilelang sudah diperhitungkan secara teknis.

"Masalahnya juga pihak ketiga tidak punya peralatan yang memadai. Perusahaan itu dari Makassar," katanya.

Dia mengatakan jika nantinya ditemukan pelaksanaan proyek tidak bisa direalisasikan sesuai rencana maka pemerintah harus mengevaluasi perusahaan yang mendapat pekerjaan pada 2015 tetapi tidak diselesaikan sesuai waktu yang tersedia.

Proyek ruas jalan Pape-Tomata merupakan jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Morowali Utara dan Morowali.

"Ini jalan alternatif dari Selatan. Kalau selama ini kita melalui Taripa, maka kalau jalan ini sudah jadi, kita tidak lagi melintasi Taripa sehingga jaraknya lebih pendek," katanya.

Jalan Pape-Tomata kata Huisman sepanjang sekitar 32 kilometer sudah tiga tahun dianggarkan tetapi dua tahun sebelumnya gagal dibangun.

Dia mengatakan akses jalan yang layak sangat dibutuhkan untuk memudahkan akses pelayanan antarkabupaten di Sulawesi Tengah.