Gubernur: dulu banyak wartawan 'bodrex'

"Bahkan kalau kita tidak hati-hati, pejabat bisa ikut terlibat dalam perbuatan wartawan 'bodrex'," kata Longki saat memberikan sambutan dan membuka Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hotel Parama Su Kota Palu, Sabtu.

Karena itu ia sangat mengapresiasi upaya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi profesi wartawan terkemuka di Indonesia, dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya melalui uji kompetensi wartawan (UKW).

"Saya sangat mendukung program UKW PWI dan ke depan pemerintah provinsi siap membantu dana untuk melaksanakan UKW di daerah ini," katanya.

Penegasan Gubernur Longki Djanggola itu dikemukakannya menanggapi Sekretaris Jenderal PWI Hendry H. Bangun yang menyebutkan bahwa dari 8.000-an wartawan yang telah mendapat sertifikasi dari Dewan Pers, sekitar 6.000-an adalah wartawan yang diuji lewat PWI.

Bahkan saat ini, kata Hendry, untuk menjadi seorang Ketua PWI di daerah, wajib untuk memiliki sertifikat UKW dengan kualifikasi utama.

PWI Sulteng sendiri, kata Hendry, sudah dua kali menggelar UKW, dan ini cukup diapresiasi karena ada PWI provinsi yang baru satu kali melaksanakan tetapi ada juga yang sudah tujuh kali.

Menurut Longki, semakin banyaknya wartawan yang memiliki sertifikat uji kompetensi, akan semakin menekan beroperasinya wartawan "bodrex".

"Sewaktu kepemimpinan periode pertama sebagai gubernur, saya menyaksikan dan mengalami sendiri masih banyak praktik wartawan `bodrex,` tetapi saat ini sudah hampir tidak ada lagi. Ini suatu hal yang menggembirakan, para wartawan kian profesional dalam menjalankan tugasnya," kata Longki.

Ia juga berharap agar jurnalis tidak menjadi "provokator". Misalnya, jangan adu domba gubernur dengan kepala dinas.

"Saya pernah mengalami hal ini. Wrtawan meminta komentar mengenai seorang kepala dinas, dan dari komentar saya itu dia minta lagi komentar pada kepala dinas tersebut, lalu minta komentar saya lagi dan seterusnya. Jadi saya diadu sama kepala dinas. Kalau saya perintahkan kepala dinas jangan ngomong, kan juga tidak enak," ujar Longki di hadapan lebih 100-an wartawan anggota PWI yang hadir, termasuk Ketua PWI Pusat Bidang Daerah Atal S. Depari.

Ia mengajak seluruh insan pers untuk bekerja sama dengan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun daerah ini menjadi daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing, karena peran pers yang profesional dalam mendukung visidan misi pemerintah derah ini sangat signifikan.

Longki yang mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sulteng itu berharap pemilihan Ketua PWI Sulteng akan berjalan lancar dan jauh dari suasana gaduh, apalagi konflik.

Konferensi provinsi PWI Sulteng yang berlangsung sehari itu memilih kembali Machmud Matangara, SH. Dalam pemungutan suara yang berlangsung satu putaran, Mahcmud mengantongi 47 suara, dan pesaingnya Dr Rahmad Bakri, MH yang selama ini menduduki Ketua Bidang Organisasi meraih 13 suara sedangkan enam suara lain abstain.

Machmud Matangara kemudian menjadi ketua formatur yang beranggotakan empat orang untuk menyusun personalia pengurus lengkap serta anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) untuk masa kerja 2016-2021.

Sejumlah anggota PWI berharap pengurus PWI ke depan meningkatkan pendidikan bagi para anggota dan membangun kemitraan yang baik dengan jajaran pemerintah daerah sehingga PWI bisa diperhitungkan sebagai organisasi profesi kewartawanan yang bisa memberikan andil signifikan dalam pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pelayanan kepada masyarakat.