Menjaga Kejujuran Petugas Sensus Pertanian

Senin, 6 Mei 2013 02:27 WIB

Sukseskan Sensus Pertanian 2013 dengan memberikan jawaban yang tepat dan benar (ANTARANews)

Palu, (antarasulteng.com) - "Kalau ada petugas sensus pertanian yang `ngarang` data akan langsung dipecat," demikian penegasan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah JB Priyono di Palu, baru-baru ini.

Ketegasan pimpinan tertinggi BPS Provinsi Sulawesi Tengah itu bertujuan agar Sensus Pertanian 2013 bisa menghasilkan data akurat dan berkualitas sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penggunanya.

Sensus pertanian adalah kegiatan 10 tahunan yang menghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu sehingga jika hasilnya tidak berkualitas maka validitasnya diragukan.

Untuk menghindari data yang tidak benar itu, proses pencacahan di lapangan dilakukan secara tim yang terdiri dari empat orang.

Pada kegiatan sensus sebelumnya, pengambilan data dilakukan oleh satu orang pencacah.

Pencacahan secara tim tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahan. "Kalau dilakukan perorangan ada kemungkinan salah, sedangkan kalau dilakukan secara tim hasil data yang diperoleh lebih berkualitas," katanya.

Sensus Pertanian 2013 sendiri dilakukan secara serentak secara nasional pada 1-31 Mei 2013.

Selama April 2013, petugas sensus mendapatkan pelatihan berupa pematangan konsep definisi kemiskinan sehingga bisa membedakan petani dan pelaku usaha pertanian.

Dalam pembekalan tersebut juga ditekankan kejujuran setiap pencacah dalam melaksanakan tugasnya.

Di Sulawesi Tengah sendiri terdapat 3.021 pencacah yang terlibat dalam Sensus Pertanian 2013. Sensus tersebut akan berlangsung serentak selama satu bulan secara nasional.

Jumlah pencacah tersebut sudah termasuk koordinator yang akan terbagi dalam 753 tim di 10 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah.

Selain meminta pencacah untuk jujur, Priyono juga mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan data yang benar kepada petugas.

"Pihak yang disurvei juga harus jujur, dan apa adanya," kata mantan Kepala Biro Humas BPS RI ini.

Menurutnya, pemberian data dan informasi yang benar akan membantu perencanaan program-program pembangunan pemerintah.

Pemberian data yang keliru bisa menimbulkan kekacauan, apalagi jika ditambah petugas sensus yang mengarang data.

Gencar sosialisasi

BPS Sulawesi Tengah saat ini gencar melakukan berbagai sosialisasi terkait Sensus Pertanian 2013 agar sukses dan hasilnya maksimal, meski waktu pelaksanaannya tinggal beberapa hari lagi.

Priyono mengatakan sosialisasi tersebut bisa melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, pariwara di sejumlah media, "talk show", atau kegiatan tatap muka lainnya.

"Kalau ada kesempatan luang, pasti saya menyempatakan sosialisasi Sensus Pertanian 2013," katanya.

Dia mengatakan, selain sosialisasi kepada masyarakat atau petani, kegiatan tersebut dilakukan kepada kalangan akademisi dan pemangku kebijakan.

"Kita juga mengajak gubernur dan kepala daerah lainnya untuk mensuksekan sensus pertanian tahun ini," ujar Priyono.

Untuk turut mensukseskan Sensus Pertanian 2013, juga dipajang sepanduk di sejumlah tempat strategis agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan tersebut.

BPS sendiri telah melakukan sensus pertanian sebanyak lima kali, yakni pada 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003. Sensus pertanian dilaksanakan secara rutin setiap sepuluh tahun.

Hasil sensus pertanian akan digunakan untuk perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi program pembangunan pertanian di kementerian dan lembaga terkait seperti Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Bappenas, perguruan tinggi serta lembaga internasional.

Hasil survei itu akan diketahui pada 2014 berupa analisis dan diseminasi hasil pencacahan. "Namun secara lengkapnya akan selesai secara sempurna pada 2015," kata Priyono.

Saat ini proses pencacahan sedang berlangsung. Proses pencacahan juga terdapat di pulau-pulau terpencil yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una atau di lereng-lerang pegunungan di Kabupaten Morowali dan di Kabupaten Poso.

Kondisi geografis seperti inilah yang menjadi tantangan petugas untuk menghasilkan data yang valid.

"Kalau ada petugas sensus pertanian yang `ngarang` data akan langsung dipecat," demikian penegasan Priyono. (SKD)