#AMENDEMEN KONSTITUSI

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmi mengatakan secara filosofis, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan kompas konstitusional untuk menjaga ...

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan naskah pokok-pokok haluan negara (PPHN) akan dibuka kepada publik setelah 17 Agustus 2026 untuk mengakomodasi keterlibatan masyarakat. “Saya akan minta ...

Wacana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini kian marak. Narasi diskursus ini kian mewarnai media sosial, bahkan sejumlah media ...

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu diperkuat melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ...

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah mengatakan MPR sudah tidak mungkin membahas amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena masa tugasnya hampir berakhir. ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur klausul syarat eks terpidana maju sebagai calon peserta ...

Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan partainya sepakat dengan pendapat Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai NasDem yang menginginkan penundaan amendemen konstitusi pada saat ini. ...

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai tudingan bahwa amendemen UUD NRI 1945 untuk perpanjangan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode, merupakan wacana yang prematur. Menurut dia, dari ...

DPP Partai NasDem menyatakan amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 berpotensi membuka kotak pandora yang lain karena UUD merupakan sistem ketatanegaraan. "Pastinya pasal-pasal saling ...

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan perubahan periodesasi masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode dapat mengubah konstelasi politik nasional. Hal itu disampaikan ...