#ETIK MK

Kumpulan berita etik mk, ditemukan 68 berita.

MA tolak permohonan PK KPK perkara Syafruddin Temenggung

Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KPKdalam perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. ...

Putusan MK tegaskan peluang mantan koruptor di pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait dengan syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala ...

Bawaslu tangani 15 pelanggaran pilkada serentak di Sulteng

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah menyatakan pihaknya menangani 15 kasus selama proses pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten ...

Saat Patrialis membahas dan membocorkan draf putusan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan hakim konstitusi Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan ...

Hakim konstitusi dan suap terkait daging sapi

Penangkapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh petugas KPK bukanlah kali pertama, begitu pula suap terkait perkara daging sapi impor pernah diusut oleh lembaga ...

Saksi Ahli Berbeda Pendapat Soal Pembukaan Kotak Suara

Saksi ahli yang dihadirkan penggugat dan tergugat dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan pendapat berbeda ...

Pilpres 2014, Pesta Demokrasi Paling Seru

Sejak reformasi dan dibukanya keran demokrasi seluas-seluasnya, banyak politisi potensial harus bersyukur karena mereka bisa bikin partai. Terbukti ada beberapa partai yang lahir di masa reformasi ...

Mahfud MD Anggap Pernyataannya "Diplintir" TV Swasta

Ketua Tim Kemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD menyesalkan pernyataannya yang ditayangkan tidak lengkap oleh salah satu televisi nasional. ...

Berharap Penyelenggara Pilpres Komitmen Dengan Aturan

Komisi Pemilihan Umum diingatkan untuk komitmen dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan Pilpres, pendaftaran pasangan capres dan ...

Pakar : Masyarakat Harus Percayai Integritas MK

Pakar hukum tata negara Universitas Islam Sultan Agung Semarang Dr Rahmat Bowo meminta masyarakat untuk tetap mempercayai dan menghormati integritas Mahkamah ...