Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, bersama Kantor Pertanahan setempat memperkuat pelayanan publik di bidang pertanahan melalui nota kesepakatan kerja sama. "Kolaborasi kami ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penegasan batas desa secara definitif karena kejelasan wilayah dinilai menjadi fondasi kepastian hukum desa sekaligus mendukung pemenuhan ...
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kepastian hukum ...
Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menguatkan konsolidasi sembilan paket program kerja sama pertanahan di ibu kota Sulawesi ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan legalisasi aset pemerintah daerahdi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. "Seluruh aset yang belum bersertifikat harus segera ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengungkapkan kendala dan permasalahandalam proses sertifikasi aset pemerintah daerah. "Masih banyak aset pemerintah daerah yang ...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik, dan pelayanan ini dinilai mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. ...
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan enam sertifikat aset daerah kepada Pemerintah Kabupaten Donggala untuk mencegah terjadinya potensi sengketa lahan di ...
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat di sektor ekonomi sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025 dari penerimaan 23.596 laporan. Ketua ...
Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan perampingan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi dan efisiensi anggaran di daerah tersebut. ...