#PELAYANAN PERTANAHAN

Kumpulan berita pelayanan pertanahan, ditemukan 85 berita.

Kabupaten Morowali Utara dan BPN perkuat pelayanan pertanahan

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, bersama Kantor Pertanahan setempat memperkuat pelayanan publik di bidang pertanahan melalui nota kesepakatan kerja sama. "Kolaborasi kami ...

Kemendagri nilai batas definitif desa mendesak untuk kepastian hukum

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penegasan batas desa secara definitif karena kejelasan wilayah dinilai menjadi fondasi kepastian hukum desa sekaligus mendukung pemenuhan ...

Wamendagri minta pemda pastikan aset BMD-BUMD dikelola produktif

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kepastian hukum ...

Kota Palu dan Kementerian ATR/BPN konsolidasi program kerja sama

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menguatkan konsolidasi sembilan paket program kerja sama pertanahan di ibu kota Sulawesi ...

KPK dorong percepatan legalisasi aset daerah di Sulawesi Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan legalisasi aset pemerintah daerahdi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. "Seluruh aset yang belum bersertifikat harus segera ...

Pemprov Sulteng ungkap kendala proses sertifikasi aset pemerintah daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengungkapkan kendala dan permasalahandalam proses sertifikasi aset pemerintah daerah. "Masih banyak aset pemerintah daerah yang ...

Sertifikat tanah elektronik mempermudah akses masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik, dan pelayanan ini dinilai mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. ...

Kementerian ATR/BPN serahkan sertifikat aset Donggala cegah sengketa lahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan enam sertifikat aset daerah kepada Pemerintah Kabupaten Donggala untuk mencegah terjadinya potensi sengketa lahan di ...

ORI selamatkan potensi kerugian masyarakat Rp130,26 miliar pada 2025

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat di sektor ekonomi sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025 dari penerimaan 23.596 laporan. Ketua ...

Donggala rampingkan 16 OPD untuk efisiensi anggaran

Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan perampingan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi dan efisiensi anggaran di daerah tersebut. ...