Palu (ANTARA) - Nelayan Palu yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah meminta pembangunan tanggul di pesisir Teluk Palu dihentikan, karena memutus akses nelayan untuk melaut.
"Masyarakat akan terus melarang sebagai bentuk upaya protes sampai ada pembicaraan dan kesepakatan terkait nasib hidup nelayan yang paling terdampak bencana gempa dan tsunami," ucap Ketua Himpunan Nelayan Sulteng, Djaya Rahman di Palu, Senin.
Dalam keterangan tertulis Himpunan Nelayan Sulteng, organisasi nelayan itu berharap Gubernur Sulteng Longki Djanggola dapat memproses dan menindaklanjuti keluhan dan saran nelayan, berkaitan dengan adanya pembangunan tanggul di pesisir Teluk Palu.
Para nelayan meminta kepada Pemerintah Sulawesi Tengah untuk menghentikan sementara pembuatan tanggul dan batu gajah, sampai ada pembicaraan dan kesepakatan dengan masyarakat nelayan.
Nelayan juga meminta DPRD Sulteng sebagai lembaga aspirasi rakyat untuk mempertemukan lembaga nelayan dengan pihak kontraktor, serta OPD terkait.
"Kami dari Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah meminta kepada Ketua DPRD Sulteng memberikan rekomendasi untuk menghentikan sementara proyek tersebut sampai ada kesepakatan dengan masyarakat nelayan," kata Djaya Rahman.
Kata dia, masyarakat nelayan merasa kehilangan akses terhadap sumber daya laut disebabkan timbunan batu gajah tersebut, dimana perahu nelayan dari dan mau ke pantai akan terhalang.
"Perahu nelayan yang berbahan kayu sehabis melaut harus didaratkan di pasir agar tidak mudah lapuk/rusak, perahu sema-sema ataupun perahu lenggang berbahan kayu tidak biasa berada di air/pantai dalam jangka waktu yang lama. Sementara daerah tambatan perahu akan terisi batu gajah dan tanggul dengan ketinggian 3-5 meter," ujarnya.
Himpunan Nelayan Sulteng menilai dalam perencanaan partisipatif seharusnya pemerintah meletakkan nelayan sebagai faktor pertimbangan utama, karena secara ekonomi merekalah yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.
"Kedaulatan nelayan ada pada pantai/laut yang menjadi sandaran hidup, kalau kedaulatan tersebut tidak dapat diraih maka pemerintah ini menjadi pemerintahan yang gagal mewujudkan keadilan sosial" sebutnya.
Dia menambahkan, saat gempa, stunami, dan likuifaksi melanda Kota Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, masyarakat nelayanlah yang paling terdampak, karena kehilangan keluarga, mereka kehilangan Rumah dan kehilangan perahu dan alat penangkap ikan.
Baca juga: Tanggul tsunami Teluk Palu mulai dibangun, telan dana Rp250 miliar
Baca juga: Walhi Sulteng protes PUPR terkait pembangunan tanggul penahan tsunami Palu
Baca juga: Pemerintah harus temui warga terkait tanggul penahan tsunami
"Masyarakat akan terus melarang sebagai bentuk upaya protes sampai ada pembicaraan dan kesepakatan terkait nasib hidup nelayan yang paling terdampak bencana gempa dan tsunami," ucap Ketua Himpunan Nelayan Sulteng, Djaya Rahman di Palu, Senin.
Dalam keterangan tertulis Himpunan Nelayan Sulteng, organisasi nelayan itu berharap Gubernur Sulteng Longki Djanggola dapat memproses dan menindaklanjuti keluhan dan saran nelayan, berkaitan dengan adanya pembangunan tanggul di pesisir Teluk Palu.
Para nelayan meminta kepada Pemerintah Sulawesi Tengah untuk menghentikan sementara pembuatan tanggul dan batu gajah, sampai ada pembicaraan dan kesepakatan dengan masyarakat nelayan.
Nelayan juga meminta DPRD Sulteng sebagai lembaga aspirasi rakyat untuk mempertemukan lembaga nelayan dengan pihak kontraktor, serta OPD terkait.
"Kami dari Himpunan Nelayan Sulawesi Tengah meminta kepada Ketua DPRD Sulteng memberikan rekomendasi untuk menghentikan sementara proyek tersebut sampai ada kesepakatan dengan masyarakat nelayan," kata Djaya Rahman.
Kata dia, masyarakat nelayan merasa kehilangan akses terhadap sumber daya laut disebabkan timbunan batu gajah tersebut, dimana perahu nelayan dari dan mau ke pantai akan terhalang.
"Perahu nelayan yang berbahan kayu sehabis melaut harus didaratkan di pasir agar tidak mudah lapuk/rusak, perahu sema-sema ataupun perahu lenggang berbahan kayu tidak biasa berada di air/pantai dalam jangka waktu yang lama. Sementara daerah tambatan perahu akan terisi batu gajah dan tanggul dengan ketinggian 3-5 meter," ujarnya.
Himpunan Nelayan Sulteng menilai dalam perencanaan partisipatif seharusnya pemerintah meletakkan nelayan sebagai faktor pertimbangan utama, karena secara ekonomi merekalah yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.
"Kedaulatan nelayan ada pada pantai/laut yang menjadi sandaran hidup, kalau kedaulatan tersebut tidak dapat diraih maka pemerintah ini menjadi pemerintahan yang gagal mewujudkan keadilan sosial" sebutnya.
Dia menambahkan, saat gempa, stunami, dan likuifaksi melanda Kota Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, masyarakat nelayanlah yang paling terdampak, karena kehilangan keluarga, mereka kehilangan Rumah dan kehilangan perahu dan alat penangkap ikan.
Baca juga: Tanggul tsunami Teluk Palu mulai dibangun, telan dana Rp250 miliar
Baca juga: Walhi Sulteng protes PUPR terkait pembangunan tanggul penahan tsunami Palu
Baca juga: Pemerintah harus temui warga terkait tanggul penahan tsunami