Palu (antarasulteng) - Program lintas sektor Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang dimulai pada tahun anggaran 2012, hingga September 2013 telah menyerap dana sebesar Rp2,383 triliun.
"Hingga 2014, tersedia dana untuk program ini sebesar Rp3,2 triliun, dan diharapkan tahun depan semua sisanya bisa terserap demi kesejahteraan nelayan dan penduduk pesisir," kata Sekretaris Kelompok Kerja PKN Sharif Wijaya di Donggala, sekitar 35 kilometer utara Kota Palu, Sabtu petang.
Sharif Wijaya yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengemukakan hal tersebut dalam laporannya pada pencanangan PKN 2013 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu.
Ia menyebutkan, PKN dilaksanakan berdasarkan Keppres No.11 tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kesejahteraan penduduk pesisir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama 12 Kementerian lain berkomitmen untuk mensukseskan program (PKN) dengan fokus pada 816 pusat pendaratan ikan (PPI) di seluruh Indonesia.
Program ini ditargetkan dapat menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar di 10.640 desa. Tercatat sebanyak 25,14 persen atau 7,87 juta orang adalah penduduk miskin di wilayah pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan.
KKP sendiri pada 2012 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,157 triliun untuk peningkatan kehidupan nelayan. Disamping itu, beberapa kementerian lain seperti Kementerian Perumahan Rakyat akan membangun 16.900 unit rumah sangat murah untuk nelayan, Kementerian ESDM akan memasang listrik murah untuk 16.900 rumah nelayan, dan Kementerian PU akan membangun sarana air bersih di 205 lokasi PPI.
Kemendikbud akan memfasilitasi di bidang pendidikan, Kemenhub di bidang pelatihan BST, pengerukan PPI serta Kemen PDT yakni bantuan di sektor budidaya rumput laut dan Kemenkes dalam pelayanan kesehatan nelayan.
Hingga akhir 2013, katanya, program yang sudah terealisasi adalah 3.820 rumah murah, 4000 persil sertifikat lahan gratis untuk nelayan dari BPN, sarana air bersih dan 184 PPI, fasilitas pelayanan kesehatan di 500 PPI, 360 sertifikat untuk koperasi nelayan, dan bantuan 740 unit kapal bertonase lima sampai 30 GT.
Dalam pencanangan PKN tersebut, Menteri KP Sharif C Sutardjo menyerahkan bantuan kapal kepada 17 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di Sulteng, 15.000 kartu nelayan, dan bantuan dana pemberdayaan usaha mina pedesaan (PUMP) senilai Rp11,5 miliar.
Sementara Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu meresmikan desa wisata Tanjung Karang di Kelurahan Labuan Bajo, Donggala, menyerahkan empat paket bantuan perahu wisata dan alat wisata menyelam (diving) serta peralatan seni budaya kepada Sanggar Seni Gonenggati.
"Usai acara ini, saya akan diving di Tanjung Karang untuk melihat langsung keindahan bawah laut Tanjung Karang. Bagaimana saya akan jual kalau saya sendiri tidk melihatnya langsung," ujar Mari Pangestu yang disambut tepuk tangan hadirin. (R007)
"Hingga 2014, tersedia dana untuk program ini sebesar Rp3,2 triliun, dan diharapkan tahun depan semua sisanya bisa terserap demi kesejahteraan nelayan dan penduduk pesisir," kata Sekretaris Kelompok Kerja PKN Sharif Wijaya di Donggala, sekitar 35 kilometer utara Kota Palu, Sabtu petang.
Sharif Wijaya yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengemukakan hal tersebut dalam laporannya pada pencanangan PKN 2013 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu.
Ia menyebutkan, PKN dilaksanakan berdasarkan Keppres No.11 tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kesejahteraan penduduk pesisir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama 12 Kementerian lain berkomitmen untuk mensukseskan program (PKN) dengan fokus pada 816 pusat pendaratan ikan (PPI) di seluruh Indonesia.
Program ini ditargetkan dapat menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar di 10.640 desa. Tercatat sebanyak 25,14 persen atau 7,87 juta orang adalah penduduk miskin di wilayah pesisir yang umumnya berprofesi sebagai nelayan.
KKP sendiri pada 2012 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,157 triliun untuk peningkatan kehidupan nelayan. Disamping itu, beberapa kementerian lain seperti Kementerian Perumahan Rakyat akan membangun 16.900 unit rumah sangat murah untuk nelayan, Kementerian ESDM akan memasang listrik murah untuk 16.900 rumah nelayan, dan Kementerian PU akan membangun sarana air bersih di 205 lokasi PPI.
Kemendikbud akan memfasilitasi di bidang pendidikan, Kemenhub di bidang pelatihan BST, pengerukan PPI serta Kemen PDT yakni bantuan di sektor budidaya rumput laut dan Kemenkes dalam pelayanan kesehatan nelayan.
Hingga akhir 2013, katanya, program yang sudah terealisasi adalah 3.820 rumah murah, 4000 persil sertifikat lahan gratis untuk nelayan dari BPN, sarana air bersih dan 184 PPI, fasilitas pelayanan kesehatan di 500 PPI, 360 sertifikat untuk koperasi nelayan, dan bantuan 740 unit kapal bertonase lima sampai 30 GT.
Dalam pencanangan PKN tersebut, Menteri KP Sharif C Sutardjo menyerahkan bantuan kapal kepada 17 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di Sulteng, 15.000 kartu nelayan, dan bantuan dana pemberdayaan usaha mina pedesaan (PUMP) senilai Rp11,5 miliar.
Sementara Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu meresmikan desa wisata Tanjung Karang di Kelurahan Labuan Bajo, Donggala, menyerahkan empat paket bantuan perahu wisata dan alat wisata menyelam (diving) serta peralatan seni budaya kepada Sanggar Seni Gonenggati.
"Usai acara ini, saya akan diving di Tanjung Karang untuk melihat langsung keindahan bawah laut Tanjung Karang. Bagaimana saya akan jual kalau saya sendiri tidk melihatnya langsung," ujar Mari Pangestu yang disambut tepuk tangan hadirin. (R007)