Palu (ANTARA) -
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pembangunan hunian tetap (huntap) korban likuefaksi Petobo Kota Palu, Sulawesi Tengah perlu upaya percepatan.
"Saat ini Panitia Khusus menangani rehabilitasi dan rekonstruksi sedang memfasilitasi sejumlah permasalahan di sana untuk penyediaan lahan hunian tetap (huntap) korban gempa dan likuefaksi Petobo," kata Legislator Fraksi Hanura DPRD Palu yang dihubungi, di Palu, Ridwan H Basatu, Kamis.
Dia menjelaskan, terkendalanya proses rehab-rekon di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan yang merupakan salah satu wilayah terdampak parah akibat gempa dan likuefaksi 28 September 2018 menyangkut status lahan.
Sehingga, Pansus yang dipercayakan DPRD Palu mengawal kegiatan rehab-rekon sedang melakukan kerja-kerja guna memfasilitasi tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan pemilih lahan yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM), termasuk Kantor Pertanahan dan sejumlah instansi teknis lainnya di lingkup Pemerintah Kota Palu, agar pembebasan lahan pembangunan hunian bisa terselesaikan.
"Proses ini sudah mencapai 90 persen, kita berharap ke depan dengan apa yang sudah dilakukan dapat menghasilkan solusi supaya kegiatan pembangunan hunian tidak terkendala," ujar Anggota Pansus DPRD Palu itu.
Rencananya, pembangunan huntap korban likuefaksi Petobo berada di sekitar areal 800 meter arah timur perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang hingga kini pascadua tahun gempa, tsunami dan likuefaksi Palu belum memiliki kejelasan status lahan, karena ada sebagian masyarakat mengklaim dibuktikan dengan SHM.
Meski belum ada kejelasan, penyintas bencana Kelurahan Petobo tidak mau direlokasi ke luar dari wilayah mereka dengan berbagai pertimbangan.
Bahkan, sebagian warga penyintas mengikuti program relokasi mandiri atau huntap mandiri yang dibangun di atas lahan pribadi warga setempat yang difasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Semoga dari hasil Pansus nanti ada solusi, supaya masyarakat tidak terbebani dengan persoalan-persoalan teknis seperti ini. Mereka sudah dua tahun menunggu kepastian huntap, dan pemerintah memiliki tanggung jawab memenuhi hak-hak mereka," ucap Ridwan yang juga Ketua Komisi B DPRD Palu ini.
Dia menambahkan, desakan warga penyintas atas kegiatan rehab-rekon pemulihan pascabencana juga muncul saat dirinya menggelar reses di daerah pemilihannya di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan pada Rabu (21/10).
Dimana, warga menginginkan huntap Satelit Petobo pembangunannya segera direalisasikan, karena masyarakat sudah lama tinggal di hunian sementara (huntara) maupun selter pengungsian.
Dalam reses itu, warga juga meminta sejumlah bantuan DPRD, diantaranya pengadaan air bersih atau sumur dalam karena di wilayah tersebut merupakan lahan kering, kemudian pembangunan drainase dan lampu penerangan jalan, termasuk Taman Pengajian Anak (TPA) serta tandon penampungan air di masjid.
"Kalau permintaan tandon, balon lampu penerangan jalan bisa saya bantu secara pribadi. Semua hasil reses kemudian akan dibahas di rapat kerja laporan reses DPRD, termasuk aspirasi rehab-rekon," demikian Ridwan.