Jakarta (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengumumkan 10 nama kepala daerah yang dinominasikan menjadi calon penerima Anugerah Kebudayaan PWI dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2021 di Jakarta.
Pelaksana Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat 2021 Yusuf Susilo Hartono mengatakan mayoritas nama Bupati/Wali Kota yang masuk nominasi AK-PWI 2021 merupakan akademisi muda yang bergelar doktor dari dalam dan luar negeri.
"Selain akademisi, mereka punya latar belakang birokrat, pengusaha, hingga politisi dari berbagai partai," ujar Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ke-10 Wali Kota dan Bupati yang dimaksud, antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Tegal Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Parepare Taufan Pawe, Bupati Majalengka Karna Sobahi, Bupati Banggai Herwin Yatim, dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Adapun dewan juri terdiri dari Dr Nungki Kusumastuti yang dikenal sebagai pelaku seni dan Dosen Institut Kesenian Jakarta, Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Prof Ninok Leksono (wartawan senior), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni-budaya), Atal S Depari (Ketua Umum PWI Pusat) dan Yusuf Susilo Hartono (Wartawan senior kebudayaan/ Pelaksana AK-PWI).
Menurut Yusuf, tim dewan juri menyeleksi pendaftar calon penerima AK-PWI tersebut pada rapat di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021 dengan melakukan berbagai pendekatan dalam rekrutmen pendaftar, karena COVID-19 dan bersamaan dengan Pilkada serentak di 270 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Adapun pemilihan 10 nama dilakukan dengan pertimbangan proposal tentang visi pembangunan daerah berbasis kearifan lokal, yang diajukan para calon penerima AK-PWI 2021 dan diunggah di media sosial atau situs berbagi video
Unggahan itu dilakukan dalam dua gelombang (periode Oktober-November 2020).
Yusuf mengatakan PWI menerima 16 berkas dari 30 pendaftar selama dua gelombang tersebut.
"Setelah dua minggu, masing-masing anggota Tim Juri melakukan pembacaan, pendalaman, penilaian, terhadap berkas proposal berikut tautannya di media sosial dan video," kata Yusuf.
Kesepuluh bupati/ wali kota tersebut juga akan diundang ke Jakarta untuk melakukan presentasi proposal dan tanya jawab (pendalaman) secara langsung di hadapan Tim Dewan Juri di Sekretariat PWI, Lantai IV Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada 11-12 Januari 2021.
"Presentasi itu merupakan tahap akhir dari proses Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Kalau proses ini lolos, bupati/wali kota tersebut berhak menerima trofi di acara puncak HPN yang biasanya dihadiri Presiden. Mengingat situasi pandemi, kami akan melakukan proses presentasi ini, dengan protokol kesehatan secara ketat," ujar Yusuf Susilo Hartono selaku Pelaksana AK-PWI Pusat.
PWI sudah tiga kali menggelar Anugerah Kebudayaan. Setelah yang pertama pada HPN 2016 di Lombok, dan yang kedua, HPN 2020 di Banjarmasin.
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat terselenggarah atas kerjasama PWI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Pelaksana Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat 2021 Yusuf Susilo Hartono mengatakan mayoritas nama Bupati/Wali Kota yang masuk nominasi AK-PWI 2021 merupakan akademisi muda yang bergelar doktor dari dalam dan luar negeri.
"Selain akademisi, mereka punya latar belakang birokrat, pengusaha, hingga politisi dari berbagai partai," ujar Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ke-10 Wali Kota dan Bupati yang dimaksud, antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Tegal Dedy Yon Supriyono, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Parepare Taufan Pawe, Bupati Majalengka Karna Sobahi, Bupati Banggai Herwin Yatim, dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.
Adapun dewan juri terdiri dari Dr Nungki Kusumastuti yang dikenal sebagai pelaku seni dan Dosen Institut Kesenian Jakarta, Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Prof Ninok Leksono (wartawan senior), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni-budaya), Atal S Depari (Ketua Umum PWI Pusat) dan Yusuf Susilo Hartono (Wartawan senior kebudayaan/ Pelaksana AK-PWI).
Menurut Yusuf, tim dewan juri menyeleksi pendaftar calon penerima AK-PWI tersebut pada rapat di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021 dengan melakukan berbagai pendekatan dalam rekrutmen pendaftar, karena COVID-19 dan bersamaan dengan Pilkada serentak di 270 daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Adapun pemilihan 10 nama dilakukan dengan pertimbangan proposal tentang visi pembangunan daerah berbasis kearifan lokal, yang diajukan para calon penerima AK-PWI 2021 dan diunggah di media sosial atau situs berbagi video
Unggahan itu dilakukan dalam dua gelombang (periode Oktober-November 2020).
Yusuf mengatakan PWI menerima 16 berkas dari 30 pendaftar selama dua gelombang tersebut.
"Setelah dua minggu, masing-masing anggota Tim Juri melakukan pembacaan, pendalaman, penilaian, terhadap berkas proposal berikut tautannya di media sosial dan video," kata Yusuf.
Kesepuluh bupati/ wali kota tersebut juga akan diundang ke Jakarta untuk melakukan presentasi proposal dan tanya jawab (pendalaman) secara langsung di hadapan Tim Dewan Juri di Sekretariat PWI, Lantai IV Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada 11-12 Januari 2021.
"Presentasi itu merupakan tahap akhir dari proses Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Kalau proses ini lolos, bupati/wali kota tersebut berhak menerima trofi di acara puncak HPN yang biasanya dihadiri Presiden. Mengingat situasi pandemi, kami akan melakukan proses presentasi ini, dengan protokol kesehatan secara ketat," ujar Yusuf Susilo Hartono selaku Pelaksana AK-PWI Pusat.
PWI sudah tiga kali menggelar Anugerah Kebudayaan. Setelah yang pertama pada HPN 2016 di Lombok, dan yang kedua, HPN 2020 di Banjarmasin.
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat terselenggarah atas kerjasama PWI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).