Jakarta (ANTARA) - Bertepatan dengan Hari Film Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah memiliki tiga rencana pokok dalam upaya mengembalikan geliat industri perfilman tanah air.
Direktur Industri Kreatif, Film, Televisi dan Animasi Kemenparekraf, Syaifullah Agam mengatakan setidaknya terdapat tiga skema utama yang dijalankan untuk mengembalikan roda industri film.
"Yang pertama, kami sedang menyiapkan beberapa tema atau strategi tentang skema mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali menonton, bahwa menonton itu save," ujar Syaifullah saat dihubungi ANTARA, Selasa.
Meski protokol kesehatan yang diterapkan di bioskop sangat ketat, masih banyak masyarakat yang ragu untuk menyaksikan film dengan layar lebar.
Maka, dengan hadirnya vaksinasi COVID-19 diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali menonton bioskop.
Sejauh ini, pemerintah telah menjalankan kampanye untuk kembali ke bioskop. Namun agar lebih menarik minat masyarakat, pihak Kemenparekraf akan membuat kampanye yang lebih massif.
"Kita juga ada rencana para petinggi-petinggi dengan Mas Menteri (Sandiaga Uno) mau mengadakan nobar (nonton bareng) tapi masih nyari waktu yang pas. Tapi yang jelas kita akan mendorong kampanye tadi bersama semua stakeholder di dalam industri ini," kata Syaifullah.
Rencana kedua yang akan dilakukan oleh Kemenparekraf adalah menghadirkan sebuah konten yang bagus di bioskop. Saat ini pihak Kemenparekraf masih terus menggodok dengan intens antara pelaku film dan juga bersama Kementerian Perekonomian. Program tersebut diharapkan dapat diwujudkan paling cepat pada Juli 2021.
"Karena menggunakan uang negara berarti dibutuhkan langkah-langkahnya, skemanya seperti apa, siapa yang berhak menerima, bagaimana kriterianya dan lainnya, itu harus dihitung betul-betul dan ini masih dalam tahap pendiskusian," kata Syaifullah.
Ketiga, Kemenparekraf berencana untuk menanggung biaya pajak tontonan untuk membangkitkan sektor industri film sama seperti pada industri lainnya yang juga pajaknya ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Ini yang kita coba lagi jajaki dulu, mudah-mudahanbisa segera dan ini yang mungkin bisa paling cepat. Tapi ini harus transparan, clear dan fair," ujar Syaifullah.
Syaifullah mengatakan Kemenparekraf sangat optimis industri perfilman akan kembali seperti sedia kala. Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Walaupun back normal jaga kesehatan juga penting supaya kita bisa berkreasi, berinovasi dan menghasilkan karya-karya unggulan yang bisa membawa film nasional kita nembus ke ajang global biasanya kalau ke tekan, bounce backnya lebih tinggi," ujar Syaifullah.
Direktur Industri Kreatif, Film, Televisi dan Animasi Kemenparekraf, Syaifullah Agam mengatakan setidaknya terdapat tiga skema utama yang dijalankan untuk mengembalikan roda industri film.
"Yang pertama, kami sedang menyiapkan beberapa tema atau strategi tentang skema mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali menonton, bahwa menonton itu save," ujar Syaifullah saat dihubungi ANTARA, Selasa.
Meski protokol kesehatan yang diterapkan di bioskop sangat ketat, masih banyak masyarakat yang ragu untuk menyaksikan film dengan layar lebar.
Maka, dengan hadirnya vaksinasi COVID-19 diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali menonton bioskop.
Sejauh ini, pemerintah telah menjalankan kampanye untuk kembali ke bioskop. Namun agar lebih menarik minat masyarakat, pihak Kemenparekraf akan membuat kampanye yang lebih massif.
"Kita juga ada rencana para petinggi-petinggi dengan Mas Menteri (Sandiaga Uno) mau mengadakan nobar (nonton bareng) tapi masih nyari waktu yang pas. Tapi yang jelas kita akan mendorong kampanye tadi bersama semua stakeholder di dalam industri ini," kata Syaifullah.
Rencana kedua yang akan dilakukan oleh Kemenparekraf adalah menghadirkan sebuah konten yang bagus di bioskop. Saat ini pihak Kemenparekraf masih terus menggodok dengan intens antara pelaku film dan juga bersama Kementerian Perekonomian. Program tersebut diharapkan dapat diwujudkan paling cepat pada Juli 2021.
"Karena menggunakan uang negara berarti dibutuhkan langkah-langkahnya, skemanya seperti apa, siapa yang berhak menerima, bagaimana kriterianya dan lainnya, itu harus dihitung betul-betul dan ini masih dalam tahap pendiskusian," kata Syaifullah.
Ketiga, Kemenparekraf berencana untuk menanggung biaya pajak tontonan untuk membangkitkan sektor industri film sama seperti pada industri lainnya yang juga pajaknya ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Ini yang kita coba lagi jajaki dulu, mudah-mudahanbisa segera dan ini yang mungkin bisa paling cepat. Tapi ini harus transparan, clear dan fair," ujar Syaifullah.
Syaifullah mengatakan Kemenparekraf sangat optimis industri perfilman akan kembali seperti sedia kala. Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Walaupun back normal jaga kesehatan juga penting supaya kita bisa berkreasi, berinovasi dan menghasilkan karya-karya unggulan yang bisa membawa film nasional kita nembus ke ajang global biasanya kalau ke tekan, bounce backnya lebih tinggi," ujar Syaifullah.