Jakarta (ANTARA) - Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, bersama sejumlah tokoh mantan aktivis '98, yakni Mustar Bona Ventura dan Fendy Mugni, menemui Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Berdasarkan keterangan tertulis Napitupulu, yang diterima di Jakarta, Senin, pembicaraan antara dia dan para tokoh dengan Presiden berkaitan dengan situasi nasional, Covid-19, vaksin, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat.
Terkait pandemi, kata dia, Jokowi meminta agar seluruh elemen rakyat bergandengan tangan dan bergotong-royong untuk melewati masa sulit.
Sementara soal kekayaan alam, dan hambatan investasi, menurutnya, Jokowi sempat menelepon menteri terkait untuk mengonfirmasi.
Para tokoh juga membahas sejumlah peraturan seperti PP 56 terkait royalti lagu, PP 35 tentang perjanjian kerja hingga Peraturan Presiden terkait harga gas yang tidak kompetitif dengan negara lain yang membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi.
Adapun dia pada kesempatan itu juga mengangkat persoalan terkait agraria, yakni mengenai data 65.000 Ha tanah PTPN yang dikelola rakyat yang memerlukan kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depan.
"Terkait berbagai masalah yang disampaikan, presiden meminta agar komunikasi dilakukan lebih intensif dengan semua menteri terkait," ujar dia, dalam keterangannya.
Berdasarkan keterangan tertulis Napitupulu, yang diterima di Jakarta, Senin, pembicaraan antara dia dan para tokoh dengan Presiden berkaitan dengan situasi nasional, Covid-19, vaksin, sumber daya laut, ekonomi dan tanah untuk rakyat.
Terkait pandemi, kata dia, Jokowi meminta agar seluruh elemen rakyat bergandengan tangan dan bergotong-royong untuk melewati masa sulit.
Sementara soal kekayaan alam, dan hambatan investasi, menurutnya, Jokowi sempat menelepon menteri terkait untuk mengonfirmasi.
Para tokoh juga membahas sejumlah peraturan seperti PP 56 terkait royalti lagu, PP 35 tentang perjanjian kerja hingga Peraturan Presiden terkait harga gas yang tidak kompetitif dengan negara lain yang membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi.
Adapun dia pada kesempatan itu juga mengangkat persoalan terkait agraria, yakni mengenai data 65.000 Ha tanah PTPN yang dikelola rakyat yang memerlukan kepastian hukum untuk mencegah konflik agraria ke depan.
"Terkait berbagai masalah yang disampaikan, presiden meminta agar komunikasi dilakukan lebih intensif dengan semua menteri terkait," ujar dia, dalam keterangannya.