Poso (ANTARA) -
DPR-RI menilai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berbasis energi baru terbarukan milik PT Poso Energy di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sangat membantu pemerintah menjaga ketahanan energi di Tanah Air.
"EBT merupakan isu utama pemerintah pusat, sebab pemerintah masih menggunakan listrik fosil, sedangkan saat ini panas bumi semakin tinggi, sehingga EBT ini dinilai sangat potensial," kata Rusda Mahmud, anggota Komisi VII DPR-RI saat meninjau PLTA Poso Energy, di Poso, Jumat.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat menekan risiko emisi rumah kaca, sehingga EBT dinilai dapat menjadi solusi, sebagai mana Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Paris, Prancis.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat menekan risiko emisi rumah kaca, sehingga EBT dinilai dapat menjadi solusi, sebagai mana Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Paris, Prancis.
Berdasarkan perjanjian kerja sama kedua negara, pada 2030 diupayakan menurunkan 30-41 persen panas bumi, sehingga Pemerintah Indonesia fokus pada listrik EBT tersebut.
"Hasil kunjungan ini akan kami bicarakan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kami mendorong Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperbanyak pembangkit listrik," ujar Rusda.
PLTA berbasis EBT yang dikembangkan PT Poso Energy mengandalkan sumber air di Danau Poso Tentena, Kabupaten Poso, dengan investasi lebih dari Rp15 triliun dan juga mengandalkan pekerja dalam negeri.
PLTA dinilai dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam mencegah krisis energi di Tanah Air.
"Potensi Sulawesi Tengah dalam hal pengembangan energi sangat bagus, kami berharap pemerintah provinsi sepenuhnya dapat menggunakan energi dari PLTA yang sudah tersedia di daerah itu," ucap Rusda.
PLTA dinilai dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam mencegah krisis energi di Tanah Air.
"Potensi Sulawesi Tengah dalam hal pengembangan energi sangat bagus, kami berharap pemerintah provinsi sepenuhnya dapat menggunakan energi dari PLTA yang sudah tersedia di daerah itu," ucap Rusda.
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menjelaskan, energi hijau dan terbarukan merupakan sebuah keharusan sebagai upaya pengembangan energi dan bukan pilihan.
Menurut Sugeng, energi fosil sudah menjadi permasalahan seperti dari sisi keterbatasan jumlah dan juga polutif.
Menurut Sugeng, energi fosil sudah menjadi permasalahan seperti dari sisi keterbatasan jumlah dan juga polutif.
Ia mengatakan ingin memastikan bahwa Indonesia cukup memiliki keandalan energi dan renewable energy yang bersih.
Tidak dipungkiri, biasanya terdapat sebagian kecil pekerja asing yang terlibat dalam teknis pembuatan turbin.
"PLTA Poso ini kami menganggapnya sebagai karya anak bangsa dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengembangkan potensi EBT secara mandiri," demikian Sugeng.