Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Dana Desa (ADD) agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan dan target pembangunan.
"Kepala desa dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas SDM, untuk dapat mengembangkan ide-ide yang lebih baik lagi ke depannya," ucap Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Dahri Saleh, saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura di Palu, Jumat.
Peningkatan kapasitas kepala desa dan jajarannya dalam pengelolaan anggaran desa, dilakukan lewat bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulteng, di Palu, Jumat.
Ia menyampaikan indikator pemerintahan desa berjalan dengan baik, tercermin dari kinerja pengelolaan keuangan desa. Karena itu, kepala desa dan jajarannya harus memiliki SDM dan kapasitas dalam hal tersebut.
Ia mengatakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan anggaran mesti dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan di desa.
"Setelah selesai melaksanakan bimtek ini, semoga peserta akan memiliki nilai tambah dalam menjalankan peran dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan desa yang bersih, jujur dan profesional," ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberdayakan pendamping desa di semua desa dalam pencegahan COVID-19.
"Dinas PMD agar mengoptimalkan dan memberdayakan pendamping desa dalam pencegahan COVID-19," ucap Rusdy Mastura.
Menurut Rusdy Mastura, pendamping desa di semua desa dapat diberdayakan dalam pencegahan COVID-19, seiring dengan upaya pemerintah mencegah penularan COVID-19.
Kata Gubernur, pendamping desa dapat menyosialisasikan tentang bahaya COVID-19 , serta sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan.
Bahkan, sebut dia, pendamping desa dapat memberikan masukan langsung kepada kepala dan perangkat desa, dalan penyusunan program kegiatan desa yang memprioritaskan tentang pencegahan COVID-19.
Lebih jauh gubernur memaparkan bahwa 8 persen dari dana desa yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dapat digunakan oleh desa untuk membeli obat dan menanggung biaya hidup masyarakat yang isolasi mandiri, supaya tidak perlu berobat sampai ke rumah sakit jika masih gejala ringan.
“Desa itu bisa mandiri dalam menangani COVID-19, karena ada dana desa tinggal dia kolaborasi dengan puskesmasnya,” sebut Gubernur.
"Kepala desa dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan kapasitas SDM, untuk dapat mengembangkan ide-ide yang lebih baik lagi ke depannya," ucap Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Dahri Saleh, saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura di Palu, Jumat.
Peningkatan kapasitas kepala desa dan jajarannya dalam pengelolaan anggaran desa, dilakukan lewat bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulteng, di Palu, Jumat.
Ia menyampaikan indikator pemerintahan desa berjalan dengan baik, tercermin dari kinerja pengelolaan keuangan desa. Karena itu, kepala desa dan jajarannya harus memiliki SDM dan kapasitas dalam hal tersebut.
Ia mengatakan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan anggaran mesti dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan di desa.
"Setelah selesai melaksanakan bimtek ini, semoga peserta akan memiliki nilai tambah dalam menjalankan peran dan fungsinya selaku aparatur pemerintahan desa yang bersih, jujur dan profesional," ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberdayakan pendamping desa di semua desa dalam pencegahan COVID-19.
"Dinas PMD agar mengoptimalkan dan memberdayakan pendamping desa dalam pencegahan COVID-19," ucap Rusdy Mastura.
Menurut Rusdy Mastura, pendamping desa di semua desa dapat diberdayakan dalam pencegahan COVID-19, seiring dengan upaya pemerintah mencegah penularan COVID-19.
Kata Gubernur, pendamping desa dapat menyosialisasikan tentang bahaya COVID-19 , serta sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan.
Bahkan, sebut dia, pendamping desa dapat memberikan masukan langsung kepada kepala dan perangkat desa, dalan penyusunan program kegiatan desa yang memprioritaskan tentang pencegahan COVID-19.
Lebih jauh gubernur memaparkan bahwa 8 persen dari dana desa yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dapat digunakan oleh desa untuk membeli obat dan menanggung biaya hidup masyarakat yang isolasi mandiri, supaya tidak perlu berobat sampai ke rumah sakit jika masih gejala ringan.
“Desa itu bisa mandiri dalam menangani COVID-19, karena ada dana desa tinggal dia kolaborasi dengan puskesmasnya,” sebut Gubernur.