Jakarta (ANTARA) - "No one safe, until everybody is save”. Itulah sebuah jargon yang disuarakan oleh sejumlah pihak yang menyoroti politisasi dan diskriminasi atas tersedianya vaksin COVID-19 yang dianggap sangat timpang di dunia.
Jargon itu memberikan sebuah penegasan bahwa pandemi COVID-19 perlu ditanggulangi dengan mengedepankan asas kebersamaan agar tak ada sedikitpun celah bagi SARS-CoV-2 bersarang pada tubuh setiap insan di bumi.
Salah satu orang yang berani menyuarakan jargon itu adalah Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Dalam laman resmi Kementerian Kesehatan, Budi menegaskan sudah sepantasnya seluruh pihak bekerja sama keluar dari pandemi bersama-sama sebab ada tanggung jawab untuk melindungi wilayah dan memastikan keamanan masyarakat di sebuah negara.
Dengan negara sebagai presiden dalam G20, ia meyakini bahwa Indonesia mampu menciptakan sebuah sistem kesehatan yang dapat membantu generasi masa depan jadi lebih tangguh terhadap bencana termasuk pandemi lewat transformasi sistem kesehatan di Indonesia bahkan dunia.
Berbeda dengan Budi yang mengedepankan transformasi sistem kesehatan dan tanggung jawab negara, Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman justru menyebutkan agar semua arsitektur dalam aspek dapat berdiri kokoh dan bebas dari wabah COVID-19, semua negara harus bahu membahu, mengedepankan leadership serta strategi komunikasi risikonya.
“Ini yang membuat salah satunya Indonesia keluar dari situasi yang buruk. Kita sempat mengalami masa buruk ketika mengalami lonjakan varian Delta, inilah leadership dan risk communication strategy,” kata Dicky.
Strategi komunikasi risiko, dapat dijadikan sebagai sebuah senjata efektif setidaknya untuk membentuk pemahaman terkait kondisi pandemi pada publik tanpa biaya yang mahal. Hal tersebut terbukti efektif pada negara-negara di Benua Afrika yang pemerintahnya memberikan gambaran ketahanan negara menghadapi pandemi lewat isu yang lekat dengan masyarakat, seperti kondisi ekonomi.
Pemerintah di negara-negara Afrika terus mewanti-wanti rakyatnya, bila negara kekurangan biaya untuk membeli vaksin ataupun menyediakan perawatan COVID-19 seperti negara lain, sehingga diharapkan setiap orang untuk disiplin melakukan protokol kesehatan setidaknya dengan rajin menggunakan masker dengan baik dan benar.
Bila dibarengi dengan kepemimpinan berbasis sains milik pemerintah, maka berbagai negara akan fokus pada pencegahan COVID-19 lebih baik lagi lewat upaya mitigasi seperti 3T (testing, tracing, treatment) di lapangannya, maupun dari penyusunan anggaran. Meskipun saat ini, masih ada ketimpangan nyata yang menghantui sebagian negara di dunia.
Timpangnya penanganan COVID-19
Memasuki tahun ketiga dalam memerangi pandemi COVID-19, nyatanya tak memberikan banyak perubahan pada ketahanan kesehatan dunia. Beragam ketimpangan masih berhasil memperlihatkan eksistensinya di seluruh penjuru negeri.
Dalam perluasan cakupan vaksinasi misalnya. Dicky dengan berat hati mengungkap bahwa 20 persen negara maju seperti Amerika, Australia dan Skandinavia tak perlu lagi pusing memikirkan pemberian akses vaksin penguat dosis keempat bagi rakyatnya. Tapi ini masalah uang, katanya.
Dari total 100 persen vaksin COVID-19 yang disediakan untuk penduduk bumi, dikuasai mereka 80 persen untuk rakyatnya. Semua dipesan bahkan sampai stok hingga akhir tahun 2022 ini.
Sedangkan negara pada negara berkembang seperti Indonesia harus secepat mungkin memesan stok vaksin dan melakukan lobi ke sana kemari. Mirisnya, negara miskin seperti negara-negara di Benua Afrika hanya bisa berlindung lewat sumbangan vaksin dari hubungan bilateral antar negara melalui COVAX Facility dan gencar disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia pada 30 Oktober 2021 lalu. Sri menjelaskan sebagian negara yang kesulitan mengakses kebutuhan vaksin menjadi salah satu penyebab terjadinya pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang tidak merata.
Situasi vaksinasi di Benua Afrika cakupan vaksinasinya hanya berkisar 3 persen atau lebih rendah dari rata-rata cakupan vaksin negara miskin yang berkisar 6 persen dari jumlah penduduk. Sementara vaksinasi pada negara maju kini di atas 70 persen dan sudah mendekati 100 persen.
Ketimpangan inilah, kata Sri, yang akhirnya membuka mata dunia, bila dunia belum siap menghadapi pandemi secara global. Lebih dari 250 juta orang terkena pandemi dengan jumlah kematian sudah menyentuh angka 5 juta orang lebih.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana ikut menambahkan dalam wawancara podcast bersama ANTARA, hadirnya Indonesia dalam presidensi G20 menciptakan sebuah peran yang dapat membawa tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia.
Dalam aspek tantangan, Indonesia harus berhadapan dengan isu kesehatan dunia. Namun bila dapat melalui situasi ini dengan baik, maka negara bisa menciptakan sebuah peluang yang dapat mendorong kesetaraan vaksinasi sehingga tak ada satupun negara yang tertinggal.
Jika terdapat satu negara saja yang tidak mendapatkan jatah vaksin COVID-19, kata Hikmahanto, maka dunia tidak bisa keluar dari masa pandemi. Sampai-sampai dirinya menyarankan, agar vaksin dapat diberikan secara gratis pada negara yang tergolong tak mampu.
“Bagi negara-negara yang tidak mampu, mungkin bisa digratiskan. Jangan kemudian negara-negara yang mungkin bisa produksi vaksin itu mengkomersialkan, mereka bisa untung besar tapi ingat, dunia tidak akan selamat,” tegasnya.
Sistem Kesehatan Global
Sementara itu, Budi dalam diskusi virtual Leadership Night Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) menyatakan dunia membutuhkan sebuah sistem kesehatan global seperti lembaga International Monetary Fund (IMF) dalam dunia ekonomi.
Budi menilai adanya sebuah sistem yang mekanisme dan sistem tata kelola yang didukung oleh banyak negara, bisa membantu dunia menghadapi masa pandemi yang dapat terjadi sewaktu-waktu di masa depan melalui sistem funding.
Namun bila melihat melalui kacamata global security health, adanya “Bank Dunia Kesehatan” yang katanya akan diusung menjadi salah satu ide dalam Presidensi G20 itu, justru tidak akan mudah dan sulit, bahkan terkesan tidak memaksimalkan sistem yang sudah ada seperti peran Badan Kesehatan Dunia (WHO).
“Sering terjadi di suatu negara, di suatu kawasan disuplai banyak bantuan finansial. Tapi pada pelaksanaannya, itu tidak efektif karena tumpang tindih dan tidak ada program yang membangun kapasitas. Uang sebanyak apapun, kalau sumber daya manusia tidak kompeten dan strateginya tidak tepat, seperti membuang garam di laut,” nilai Dicky.
Pembentukan sebuah lembaga dunia baru, harus dimulai menciptakan sebuah sistem baru dimana dalam perjalanannya membutuhkan banyak dana, pembagian peran dan tanggung jawab besar, serta mencari kembali dukungan dari banyak pihak.
Sedangkan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Dicky mengatakan belum tentu semua negara dapat memberikan dukungan akibat minimnya dana untuk menanggulangi permasalahan itu.
Karenanya, meskipun Indonesia akan memimpin Presidensi atau Keketuaan G20, dia berharap pemerintah dapat terlebih dahulu memperbaiki arsitektur ketahanan kesehatan secara global, dengan duduk bersama banyak perwakilan negara agar sistem tidak tumpang tindih, bersinergi dan kuat. Supaya semua negara secara serentak keluar dari pandemi yang menyedihkan ini.
Namun, ia turut menyarankan, apabila memang celetukan soal bank dunia kesehatan itu ingin didirikan secara nyata, alangkah baiknya bila pemerintah memasukkan bank tersebut dalam sistem yang sudah dijalankan oleh WHO.