Sekjen PBB serukan reformasi struktural arsitektur keuangan global

PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (6/6/2023) menyerukan reformasi struktural arsitektur keuangan internasional selain langkah-langkah segera untuk meringankan beban ekonomi negara-negara berkembang dan emerging market.

Guterres mengajukan banding dalam sambutannya pada peluncuran tiga ringkasan kebijakan di bawah Our Common Agenda, termasuk ringkasan kebijakan tentang reformasi arsitektur keuangan internasional.

Sistem Bretton Woods didirikan pada tahun 1945, ketika banyak ekonomi berkembang dan emerging market berada di bawah kekuasaan kolonial. Seharusnya melayani dunia tetapi tidak mewakili dunia, katanya kepada negara-negara anggota PBB.

Sekjen PBB mengatakan pandemi COVID-19 dan akibatnya merupakan stress test untuk sistem itu, tetapi sebagian besar gagal dan tidak memenuhi mandat intinya sebagai jaring pengaman keuangan global.

Itu tidak menyediakan cukup pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pemulihan di negara-negara berkembang, yang banyak di antaranya kini berada dalam pergolakan krisis keuangan parah.

Lima puluh dua negara berkembang berada dalam, atau hampir, kesulitan utang, sementara keringanan utang terhenti. Inflasi dan kenaikan suku bunga menambah tekanan keuangan yang tidak berkelanjutan pada negara-negara berkembang.

Beberapa pemerintah dipaksa untuk memilih antara melakukan pembayaran utang atau gagal bayar untuk membayar pekerja sektor publik - kemungkinan merusak peringkat kredit mereka di tahun-tahun mendatang. Afrika sekarang membelanjakan lebih banyak untuk biaya jasa utang daripada perawatan kesehatan, katanya.

Dalam jangka pendek, masyarakat internasional perlu mengambil langkah mendesak di bawah pengaturan saat ini untuk meringankan beban ekonomi negara berkembang dan emerging market, kata Guterres.

"Tetapi di luar langkah-langkah darurat, kami membutuhkan tanggapan struktural. Komunitas internasional harus mereformasi arsitektur keuangan internasional agar tangguh, adil, dan dapat diakses oleh semua orang."

Ringkasan kebijakan tentang reformasi arsitektur keuangan internasional menetapkan proposal yang ambisius dan konkret di enam bidang untuk mengatasi ketidakadilan historis dan bias sistemik: tata kelola ekonomi global, keringanan utang dan biaya pinjaman negara, keuangan publik internasional, jaring pengaman keuangan global, menangani jangka pendek di pasar modal dan keuangan berkelanjutan, dan arsitektur pajak global.

Proposal singkat tersebut mengusulkan penguatan suara dan representasi negara-negara berkembang di dewan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF); mengusulkan reformasi kuota IMF, yang harus dipisahkan dari akses ke sumber daya; menyarankan perubahan pada hak suara IMF dan aturan pengambilan keputusan; dan mengusulkan badan puncak perwakilan yang mengawasi keseluruhan sistem, untuk meningkatkan koherensinya dan menyelaraskan prioritasnya dengan Agenda 2030.

Proposal singkat tersebut mengusulkan pembenahan peran dan penggunaan Hak Penarikan Khusus (SDR), pada dasarnya, cara IMF menciptakan likuiditas dalam krisis, kata Guterres.

Alokasi SDR yang dikeluarkan selama pandemi sangat tidak adil dan redistribusi sejauh ini sangat minim. Kelompok Tujuh negara industri paling maju, dengan populasi 772 juta orang, menerima 280 miliar dolar AS dalam bentuk SDR. Negara-negara terbelakang, dengan populasi 1,1 miliar orang, dialokasikan lebih dari 8 miliar dolar AS, catatnya.

Ini dilakukan sesuai aturan. Tapi ada yang salah secara moral dengan aturan yang menetapkan prosedur semacam ini. Laporan singkat mengusulkan agar ke depan, ketidakadilan ini harus diperbaiki, ujarnya.

Proposal singkat tersebut mengusulkan peningkatan besar-besaran pembiayaan pembangunan dan iklim, sebagian dengan mengubah model bisnis bank pembangunan multilateral dan mengubah pendekatan mereka terhadap risiko, untuk secara besar-besaran memanfaatkan pembiayaan swasta dengan biaya yang masuk akal bagi negara-negara berkembang, tambahnya.

Secara keseluruhan, proposal dalam laporan singkat ditujukan untuk beralih dari sistem yang menguntungkan orang kaya dan memprioritaskan keuntungan jangka pendek, menuju sistem yang adil, dan berinvestasi di muka dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, aksi iklim, dan generasi mendatang, kata Guterres, yang juga mempresentasikan ringkasan kebijakan tentang melampaui produk domestik bruto dan tentang Global Digital Compact.