Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Mohamad Irwan mengatakan masyarakat harus terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan daerah setempat guna memastikan kebutuhan warga terakomodasi, sehingga pembangunan dapat tepat sasaran.
"Musrenbang Rencana Kerja Program Daerah (RKPD) menjadi satu wadah partisipatif dan aspiratif yang harus dilakukan secara transparan. Masyarakat yang ditetapkan sebagai peserta delegasi masing-masing kecamatan bisa mengawal program dan kegiatan yang telah diusulkan," kata Irwan dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Tahun 2023, yang digelar secara daring, di Sigi, Rabu.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat memastikan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan.
Oleh karena itu, dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengacu pada visi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dalam menyusun usulan program kerja.
Dia juga mengingatkan adanya indikator kinerja visi yang dicapai dalam lima tahun ke depan, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), harapan lama sekolah, usia harapan hidup, peningkatan daya beli masyarakat, dan penurunan kemiskinan.
Untuk mewujudkan visi dan mencapai target dalam indikator kinerja itu, tambahnya, perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu juga perlu meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan, menegakkan reformasi birokrasi dan tata kelola, serta supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Dia mengatakan perlunya peningkatan kualitas ketertiban, keamanan dan harmonisasi sosial, serta pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
"Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam sembilan prioritas program pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi semua OPD dalam menyelenggarakan pembangunan," ujarnya.
Sembilan program prioritas pembangunan daerah itu adalah pengurangan kemiskinan; peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; pembangunan infrastruktur dan energi; revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; peningkatan iklim investasi dan iklim usaha; reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sampai pada tingkat desa; peningkatan harmonisasi sosial berdasarkan kearifan lokal; serta pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi bencana.
"Musrenbang Rencana Kerja Program Daerah (RKPD) menjadi satu wadah partisipatif dan aspiratif yang harus dilakukan secara transparan. Masyarakat yang ditetapkan sebagai peserta delegasi masing-masing kecamatan bisa mengawal program dan kegiatan yang telah diusulkan," kata Irwan dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD Tahun 2023, yang digelar secara daring, di Sigi, Rabu.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat memastikan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan.
Oleh karena itu, dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengacu pada visi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dalam menyusun usulan program kerja.
Dia juga mengingatkan adanya indikator kinerja visi yang dicapai dalam lima tahun ke depan, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), harapan lama sekolah, usia harapan hidup, peningkatan daya beli masyarakat, dan penurunan kemiskinan.
Untuk mewujudkan visi dan mencapai target dalam indikator kinerja itu, tambahnya, perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu juga perlu meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan, menegakkan reformasi birokrasi dan tata kelola, serta supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Dia mengatakan perlunya peningkatan kualitas ketertiban, keamanan dan harmonisasi sosial, serta pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
"Hal ini kemudian ditindaklanjuti dalam sembilan prioritas program pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi semua OPD dalam menyelenggarakan pembangunan," ujarnya.
Sembilan program prioritas pembangunan daerah itu adalah pengurangan kemiskinan; peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; pembangunan infrastruktur dan energi; revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; peningkatan iklim investasi dan iklim usaha; reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sampai pada tingkat desa; peningkatan harmonisasi sosial berdasarkan kearifan lokal; serta pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi bencana.