Jakarta (ANTARA) - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta Bank Nasional Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mempermudah Aparatur Sipil Negara (ASN) memperoleh rumah.
Direktur Utama Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Taspen, Jakarta, Selasa, berharap dapat menyediakan rumah bagi dua juta ASN dengan kerja sama ini.
"Setiap ASN memiliki tabungan perumahan, tapi tidak semua ASN eligible untuk mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). ASN kita cukup makmur, mereka tidak bisa membeli FLPP tapi harga rumah di atas itu juga terlalu mahal bagi mereka," kata Kosasih.
Oleh karena itu, kata dia, Taspen bekerja sama dengan Tapera, BNI, dan BRI agar ASN dapat mengambil kredit untuk membeli rumah dengan masa cicilan yang relatif panjang, bahkan hingga mereka pensiun.
Dengan demikian, cicilan per bulan yang harus ASN bayarkan untuk membeli rumah pertama menjadi sangat kecil.
"Kreditnya itu commercially viable buat bank maupun ASN, tapi bisa diperpanjang sampai pensiun. Kalau berutang umur 25 maka mereka bisa mencicil sampai 65," katanya menerangkan.
Proyek percontohan dari program ini akan dilakukan di wilayah Solo yang pemerintah daerahnya paling responsif dalam menanggapi penawaran Taspen dan akan menyediakan lahan sekitar 5 sampai 10 hektare.
"Kita coba bicara dengan beberapa pemerintah daerah, kita lihat bagaimana ASN di tempat mereka kebutuhannya, dan apa bisa dibantu lahannya," katanya.
Ia memastikan rumah yang akan dibeli para ASN layak huni, tahan lama, memiliki fasilitas lengkap, dan infrastruktur serta moda transportasi yang akan memudahkan ASN.
Menurut dia, dengan kejelasan dari segi permintaan rumah, pembayaran, penyediaan lahan oleh pemda, dan pembangunan oleh pengembang (developer), program ini akan berjalan optimal dan mempermudah ASN memiliki rumah
"Di setiap cabang kita, kita sudah minta agar petugas cabang berbicara dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota masing-masing agar bisa kerja sama untuk mengadakan perumahan layak bagi ASN," katanya.