Pemkab Banggai suplai air bersih untuk korban banjir Desa Pohi

Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menyediakan dua unit mobil tanki untuk menyuplai kebutuhan air bersih korban banjir di Desa Pohi, Kecamatan Luwuk Timur.
 

"Warga di Desa Pohi pascabanjir kesulitan air bersih sebab mereka mengandalkan air sungai setempat, sehingga kami mengerahkan dua mobil tanki," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banggai Mujiono yang dihubungi dari Palu, Kamis.
 

Ia mengemukakan, dua mobil tanki disiagakan milik BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Banggai, sebab air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak saat ini, karena air sungai yang mereka gunakan sehari-hari masih keruh.
 

Oleh karena itu, guna memaksimalkan penanganan tanggap darurat, BPBD setempat juga mengerahkan tim reaksi cepat (TRC) membantu upaya pemulihan, sebab warga setempat sangat membutuhkan bantuan.
 

Hingga hari kedua pascabanjir, TNI/Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan sejumlah instansi lainnya telah membantu membersihkan rumah warga yang terendam lumpur.


 

"Air bersih selain digunakan untuk kebutuhan mandi, mencuri dan memasak, juga digunakan untuk membersihkan rumah warga terendam lumpur," ujar Mujiono.
 

Dari peristiwa banjir tersebut kurang lebih 500 jiwa warga di Desa Indang Sari serta Desa Pohi terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak dan tertimbun lumpur, dan dua desa tersebut terdampak parah.

Guna memberikan jaminan terhadap korban, BPBD setempat telah menyiapkan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, khususnya di situasi darurat diutamakan makanan siap saji karena situasi dan kondisi belum pulih.
 

"Selain pembersihan rumah warga, relawan juga membersihkan sejumlah fasilitas umum yang terdampak.
Pada situasi seperti ini kami juga memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan diantaranya warga lanjut usia (lansia), perempuan, balita maupun penyandang disabilitas," tutur Mujiono.
 

Ia menambahkan, hingga kini Pemkab Banggai melalui BPBD intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng guna mempercepat upaya penanggulangan.
 

"Informasi terkini selalu kami sampaikan kepada kepala daerah dan BPBD Sulteng sebagai bahan laporan," demikian Mujiono.