Palu (ANTARA) - Ketua Umum Forum Asosiasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia Ida Pangelingsir Agung Sukahet meminta kelompok tertentu jangan menjadikan agama sebagai alat untuk kepentingan politik pada Pemilu 2024.
"Jangan membawa-bawa atau mengkaitkan-kaitkan agama dengan kepentingan politik," katanya di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKUB se-Indonesia, di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat.
Ia mengatakan politik identitas berbasis agama dengan membawa-bawa agama dalam politik praktis untuk kepentingan tertentu hanya berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa semua tokoh agama yang tergabung dalam FKUB, menjunjung tinggi demokrasi, Pemilu 2024, dan menolak politik identitas.
Terkait hal itu, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Zainal Abidin mengatakan bahwa politik identitas berpotensi menjadi ancaman nasionalisme.
Politik identitas, menurut Zainal, merupakan salah satu strategi yang digunakan kelompok tertentu untuk mendapatkan suara masyarakat dengan menyalahgunakan persamaan, baik persamaan kelompok, ras, agama, dan daerah asal.
Oleh karena itu, katanya, politik identitas pada dasarnya berpotensi menciptakan sekat-sekat antarwarga berdasarkan identitas primordial, seperti ras, suku, agama, dan gender.
Ia mengingatkan bahwa politik identitas yang mengatasnamakan suatu dan agama hanya mencederai kesucian agama dan merusak persatuan masyarakat.
"Betapa tidak, agama diperalat untuk kepentingan politik, menciptakan perpecahan, dan merusak keharmonisan hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara," kata Zainal Abidin.
Dia menegaskan politik identitas berbasis agama sangat kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran setiap agama yang semestinya mendorong dan menginspirasi penganutnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama.
"Jangan membawa-bawa atau mengkaitkan-kaitkan agama dengan kepentingan politik," katanya di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKUB se-Indonesia, di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat.
Ia mengatakan politik identitas berbasis agama dengan membawa-bawa agama dalam politik praktis untuk kepentingan tertentu hanya berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa semua tokoh agama yang tergabung dalam FKUB, menjunjung tinggi demokrasi, Pemilu 2024, dan menolak politik identitas.
Terkait hal itu, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Zainal Abidin mengatakan bahwa politik identitas berpotensi menjadi ancaman nasionalisme.
Politik identitas, menurut Zainal, merupakan salah satu strategi yang digunakan kelompok tertentu untuk mendapatkan suara masyarakat dengan menyalahgunakan persamaan, baik persamaan kelompok, ras, agama, dan daerah asal.
Oleh karena itu, katanya, politik identitas pada dasarnya berpotensi menciptakan sekat-sekat antarwarga berdasarkan identitas primordial, seperti ras, suku, agama, dan gender.
Ia mengingatkan bahwa politik identitas yang mengatasnamakan suatu dan agama hanya mencederai kesucian agama dan merusak persatuan masyarakat.
"Betapa tidak, agama diperalat untuk kepentingan politik, menciptakan perpecahan, dan merusak keharmonisan hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara," kata Zainal Abidin.
Dia menegaskan politik identitas berbasis agama sangat kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran setiap agama yang semestinya mendorong dan menginspirasi penganutnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama.