Palu (ANTARA) -
Tahap akhir, konsolidasi tanah (KT), Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan tahun ini kepada Kantor Pertanahan Kota Palu 500 bidang tanah tersertifikat.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengemukakan, pihaknya secara konsisten mengawal proses pembangunan huntap ke depan, usai penyerahan lahan huntap dari BPN kepada Pemkot Palu untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota Palu telah menuntaskan konsolidasi lahan untuk pembangunan hunian tetap korban gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo dengan luas wilayah 14,8 hektare dan telah diserahkan kepada pemerintah kota setempat.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng Doni Janarto W saat pertemuan finalisasi kegiatan konsolidasi tanah lahan Huntap (Hunian Tetap) Petobo di Palu Kamis, mengatakan proses ini dilakukan sejak tahun 2021 dinilai dari pembentukan tim koordinasi dan tim pelaksana kemudian pengumpulan data fisik dan yuridis hingga Desember 2022 dilakukan penerbitan keputusan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat.
Tahap akhir, konsolidasi tanah (KT), Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan tahun ini kepada Kantor Pertanahan Kota Palu 500 bidang tanah tersertifikat.
Yang mana, dari program konsolidasi juga, 25 persen dari masing-masing bidang tanah dihibahkan untuk pembangunan huntap korban gempa dan likuefaksi di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan.
"Tahun anggaran 2023 masuk pada tahapan pembangunan terdiri dari pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) bagi hunian yang telah direncanakan," ujar Doni.
Kegiatan KT telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang konsolidasi tanah, yang mana dalam kegiatan itu juga dibuat desain terdiri dari dua model yakni desain bidang KT dan bidang tanah huntap.
Lalu, dari target 500 bidang KT, 365 bidang tersertifikat untuk peserta konsolidasi, 33 bidang di sertifikat dengan luas 12 ribu hektare lebih terdiri dari jalan, rumah ibadah, ruang terbuka non hijau, dan ruang terbuka hijau yang ditindaklanjuti ke sertifikat hak pakai, serta 102 bidang tanah di sertifikat untuk warga terdampak bencana (WTB) yang terdaftar ke dalam huntap.
"Selanjutnya, tahun berikut akan di tuntaskan pembuatan sertifikat bagi 563 WTB penghuni huntap dari total 665 warga Petobo yang terdaftar sebagai penghuni huntap," tutur Doni.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengemukakan, pihaknya secara konsisten mengawal proses pembangunan huntap ke depan, usai penyerahan lahan huntap dari BPN kepada Pemkot Palu untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Yang mana, menurut informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan huntap korban gempa dan likuefaksi Petobo diperkirakan di bangun pada Januari 2023.
"Tercapainya tujuan ini berkat kolaborasi yang kita bangun antara pemerintah dan masyarakat, kami berharap apa yang telah ditetapkan dapat segera direalisasikan, supaya warga penyintas cepat mendapat hunian yang layak ditempati," demikian Hadianto.*