Tarakan (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Timur segera menyusun program jangka menengah dan panjang untuk memacu keberhasilan yang telah diraih provinsi tersebut dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Permintaan itu disampaikan Wapres dalam sambutannya pada acara Pengukuhan KDEKS Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat.
“Untuk memacu keberhasilan yang diraih, saya minta KDEKS Provinsi Kalimantan Timur segera menyusun program jangka menengah dan jangka panjang, serta menetapkan quick wins, seraya memastikan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi di wilayah ini tidak berseberangan,” ujar Wapres.
Pertama, kata Wapres, KDEKS Kaltim perlu memprioritaskan pengembangan ekosistem rantai nilai halal, di antaranya dengan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, serta penguatan sektor hulu sertifikasi di wilayah.
Dia menekankan perlunya langkah terobosan yang kolaboratif untuk mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal di 2024.
Selain itu, pariwisata ramah Muslim di obyek wisata bahari Kepulauan Derawan menurutnya juga patut menjadi prioritas karena berpeluang besar sebagai destinasi favorit wisata ramah Muslim berkelas dunia.
“Kenali kebutuhan dan keinginan pasar wisatawan Muslim. Jadikan aspek kebersihan dan kesehatan sebagai tumpuan, ditambah dengan ketersediaan SDM yang kapabel dalam mengelola wisata alam. Tentunya, tetap kedepankan pelestarian ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan, dan pastikan roda aktivitas pariwisata yang sudah berjalan selama ini tidak terganggu,” pintanya.
Kedua, Wapres mengatakan keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kaltim akan berdampak pada peningkatan arus perputaran uang di wilayah Kalimantan Timur, sehingga lembaga keuangan syariah harus lebih didorong untuk mengambil peran strategis dan menangkap peluang besar tersebut.
Kementerian Keuangan mencatat, pada periode 2014 hingga 2022, Surat Berharga Syariah Negara untuk pendanaan pembangunan proyek strategis di wilayah Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp6,48 triliun.
Wapres yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meminta KDEKS Kaltim menjajaki pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai sumber pendanaan pembangunan oleh Pemprov Kalimantan Timur, sementara KNEKS akan memberikan pendampingan dalam proses pengkajian hingga implementasinya.
Ketiga, pada sektor dana sosial syariah, kata Wapres, keberhasilan Kalimantan Timur menjadi Juara Pertama Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) Unggulan 2023 adalah modal besar dalam pengembangan sektor itu.
Dia meminta penghimpunan dana Ziswaf semakin ditingkatkan, dan penyalurannya dapat diperluas dengan mengadopsi model yang lebih produktif, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terus terjaga, dan Ziswaf betul-betul berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan,” tuturnya.
Keempat, pada sektor bisnis dan kewirausahaan syariah., Wapres menyatakan KDEKS Provinsi Kalimantan Timur perlu membangun ekosistem yang holistik dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.
“Program UMKM Go Digital dan Go Ekspor melalui tiga pilar yakni pengembangan kapasitas, korporatisasi dan akses pembiayaan, perlu diperluas jangkauannya.
Semakin komprehensif program-program yang dijalankan, saya yakin Kalimantan Timur akan semakin berkembang menjadi barometer ekonomi dan keuangan syariah di Kawasan Timur Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Wapres menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sinergi sudah yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KNEKS, beserta seluruh pihak terkait.
Apresiasi juga disampaikan Wapres atas kontribusi PT Taspen dan Bank Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fasilitas Sarana Workshop dan Showcasing Produk Manik dari Bank Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat semakin mendorong perekonomian lokal Kalimantan Timur.
Sementara itu, pemberian bansos dan pembayaran klaim tunjangan hari tua dan pensiun ASN di Kalimantan Timur, serta penguatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik oleh PT Taspen, dinilainya juga menjadi bentuk kepedulian pada upaya peningkatan kemaslahatan masyarakat.
“Kiranya falsafah ‘Ruhui Rahayu’ yang dijadikan pedoman segenap penduduk Kalimantan Timur, dapat terpantul dalam sinergi kerja KDEKS. Utamanya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang bahagia, adil, makmur, aman, dan tenteram, yang diridai Allah SWT,” ujarnya.
Permintaan itu disampaikan Wapres dalam sambutannya pada acara Pengukuhan KDEKS Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat.
“Untuk memacu keberhasilan yang diraih, saya minta KDEKS Provinsi Kalimantan Timur segera menyusun program jangka menengah dan jangka panjang, serta menetapkan quick wins, seraya memastikan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi di wilayah ini tidak berseberangan,” ujar Wapres.
Pertama, kata Wapres, KDEKS Kaltim perlu memprioritaskan pengembangan ekosistem rantai nilai halal, di antaranya dengan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, serta penguatan sektor hulu sertifikasi di wilayah.
Dia menekankan perlunya langkah terobosan yang kolaboratif untuk mengejar target 10 juta produk bersertifikat halal di 2024.
Selain itu, pariwisata ramah Muslim di obyek wisata bahari Kepulauan Derawan menurutnya juga patut menjadi prioritas karena berpeluang besar sebagai destinasi favorit wisata ramah Muslim berkelas dunia.
“Kenali kebutuhan dan keinginan pasar wisatawan Muslim. Jadikan aspek kebersihan dan kesehatan sebagai tumpuan, ditambah dengan ketersediaan SDM yang kapabel dalam mengelola wisata alam. Tentunya, tetap kedepankan pelestarian ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan, dan pastikan roda aktivitas pariwisata yang sudah berjalan selama ini tidak terganggu,” pintanya.
Kedua, Wapres mengatakan keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kaltim akan berdampak pada peningkatan arus perputaran uang di wilayah Kalimantan Timur, sehingga lembaga keuangan syariah harus lebih didorong untuk mengambil peran strategis dan menangkap peluang besar tersebut.
Kementerian Keuangan mencatat, pada periode 2014 hingga 2022, Surat Berharga Syariah Negara untuk pendanaan pembangunan proyek strategis di wilayah Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp6,48 triliun.
Wapres yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meminta KDEKS Kaltim menjajaki pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai sumber pendanaan pembangunan oleh Pemprov Kalimantan Timur, sementara KNEKS akan memberikan pendampingan dalam proses pengkajian hingga implementasinya.
Ketiga, pada sektor dana sosial syariah, kata Wapres, keberhasilan Kalimantan Timur menjadi Juara Pertama Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) Unggulan 2023 adalah modal besar dalam pengembangan sektor itu.
Dia meminta penghimpunan dana Ziswaf semakin ditingkatkan, dan penyalurannya dapat diperluas dengan mengadopsi model yang lebih produktif, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terus terjaga, dan Ziswaf betul-betul berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan,” tuturnya.
Keempat, pada sektor bisnis dan kewirausahaan syariah., Wapres menyatakan KDEKS Provinsi Kalimantan Timur perlu membangun ekosistem yang holistik dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.
“Program UMKM Go Digital dan Go Ekspor melalui tiga pilar yakni pengembangan kapasitas, korporatisasi dan akses pembiayaan, perlu diperluas jangkauannya.
Semakin komprehensif program-program yang dijalankan, saya yakin Kalimantan Timur akan semakin berkembang menjadi barometer ekonomi dan keuangan syariah di Kawasan Timur Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Wapres menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sinergi sudah yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KNEKS, beserta seluruh pihak terkait.
Apresiasi juga disampaikan Wapres atas kontribusi PT Taspen dan Bank Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fasilitas Sarana Workshop dan Showcasing Produk Manik dari Bank Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat semakin mendorong perekonomian lokal Kalimantan Timur.
Sementara itu, pemberian bansos dan pembayaran klaim tunjangan hari tua dan pensiun ASN di Kalimantan Timur, serta penguatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik oleh PT Taspen, dinilainya juga menjadi bentuk kepedulian pada upaya peningkatan kemaslahatan masyarakat.
“Kiranya falsafah ‘Ruhui Rahayu’ yang dijadikan pedoman segenap penduduk Kalimantan Timur, dapat terpantul dalam sinergi kerja KDEKS. Utamanya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang bahagia, adil, makmur, aman, dan tenteram, yang diridai Allah SWT,” ujarnya.