Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah meminta panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa yang berjumlah 528 orang agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"PPS selaku penyelenggara di tingkat desa dalam melaksanakan segala tahapan pemilu harus tetap menjaga integritas," kata Anggota KPU Kabupaten Sigi Bidang Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat, Anhar Lasingki, di Sigi, Senin.
Anhar mengatakan bahwa anggota PPS di Kabupaten Sigi berjumlah 528 orang, dibantu oleh 528 petugas sekretariat PPS.
Mereka, menurut dia, merupakan ujung tombak KPU yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
Maka, kata dia, sebagai representatif KPU, PPS harus netral dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Anhar mengemukakan saat proses dan tahapan Pemilu 2024 sedang berlangsung. Bahkan, tahapan itu telah memasuki pada pengumuman daftar calon sementara (DCS).
PPS, ujarnya, agar menyosialisasikan DCS tersebut kepada masyarakat melalui sekretariat PPS.
Di samping itu, kata dia, PPS harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemilu untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilu 2024.
"Iya, sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat memahami tujuan pemilu yang dilaksanakan," ujarnya.
Anhar juga meminta kepada PPS untuk membentuk posko Daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) sebagai bentuk upaya menjamin hak masyarakat untuk menyalurkan hak politik dan hak pilih.
"Olehnya PPS diharapkan bekerja untuk mengumumkan DCS dan menerima tanggapan masyarakat berkaitan dengan pengumuman DCS, serta membuat posko DPTb dan DPK," ungkapnya.
"PPS selaku penyelenggara di tingkat desa dalam melaksanakan segala tahapan pemilu harus tetap menjaga integritas," kata Anggota KPU Kabupaten Sigi Bidang Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat, Anhar Lasingki, di Sigi, Senin.
Anhar mengatakan bahwa anggota PPS di Kabupaten Sigi berjumlah 528 orang, dibantu oleh 528 petugas sekretariat PPS.
Mereka, menurut dia, merupakan ujung tombak KPU yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
Maka, kata dia, sebagai representatif KPU, PPS harus netral dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Anhar mengemukakan saat proses dan tahapan Pemilu 2024 sedang berlangsung. Bahkan, tahapan itu telah memasuki pada pengumuman daftar calon sementara (DCS).
PPS, ujarnya, agar menyosialisasikan DCS tersebut kepada masyarakat melalui sekretariat PPS.
Di samping itu, kata dia, PPS harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Pemilu untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilu 2024.
"Iya, sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat memahami tujuan pemilu yang dilaksanakan," ujarnya.
Anhar juga meminta kepada PPS untuk membentuk posko Daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) sebagai bentuk upaya menjamin hak masyarakat untuk menyalurkan hak politik dan hak pilih.
"Olehnya PPS diharapkan bekerja untuk mengumumkan DCS dan menerima tanggapan masyarakat berkaitan dengan pengumuman DCS, serta membuat posko DPTb dan DPK," ungkapnya.