Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) melalui Dinas Pangan menyalurkan bantuan beras sebanyak 39 ton lebih untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Poso.
"Penyaluran bantuan ini di samping untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan, juga sebagai upaya pengendalian inflasi daerah," kata Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulteng Iskandar Nongtji, di Palu, Rabu.
Iskandar mengemukakan bahwa salah satu upaya pengendalian inflasi atau upaya menekan lonjakan harga pangan khususnya beras, diintervensi oleh Dinas Pangan melalui skema penyaluran bantuan beras.
Beras sebanyak 39 ton lebih itu diberikan kepada 3.731 jiwa warga Poso yang tersebar di 59 desa, 18 kecamatan se-Kabupaten Poso.
Iskandar mengemukakan penyaluran bantuan pangan beras terus dipercepat dan diupayakan selesai sebelum akhir bulan November 2023.
Pangan beras menjadi satu komoditas sasaran Pemprov Sulteng dalam kegiatan pengendalian inflasi di samping komoditas gula pasir dan cabai merah.
Dalam perkembangan harga sesuai dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas pangan beberapa jenis komoditas seperti beras, cabai merah dan gula pasir mengalami kenaikan harga pada pekan ke dua September 2023 di beberapa provinsi lain.
"Oleh karena itu, hal ini harus diantisipasi salah satunya dengan menggencarkan penyaluran beras ke masyarakat," sebutnya.
Berdasarkan data Pemprov Sulteng saat ini cadangan beras Sulawesi Tengah sampai dengan minggu kedua bulan September 2023 relatif stabil, yaitu sebesar 61,56 ton. Stok gula pasir Sulawesi Tengah per 18 September 2023 sebesar 404 ton.
Selanjutnya, stok minyak goreng, Sulawesi Tengah cukup aman, tetapi untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) terbilang cukup tinggi yaitu berada pada kisaran harga Rp14.500/liter sementara harga di pasaran mencapai Rp18.000/liter.
Sementara itu, Bupati Poso Verna Inkiriwang mengemukakan pemerintah daerah Kabupaten Poso memberikan dukungan penuh terhadap agenda penguatan ekonomi melalui kebijakan pemberian bantuan pangan ke masyarakat.
Bupati juga mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pengendalian inflasi, sekaligus antisipasi dan mitigasi terhadap kemungkinan krisis pangan dan gizi.
"Terutama ke masyarakat berpendapatan rendah, dengan tujuan agar masyarakat selalu memiliki akses terhadap pangan," ucapnya.
"Penyaluran bantuan ini di samping untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan, juga sebagai upaya pengendalian inflasi daerah," kata Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulteng Iskandar Nongtji, di Palu, Rabu.
Iskandar mengemukakan bahwa salah satu upaya pengendalian inflasi atau upaya menekan lonjakan harga pangan khususnya beras, diintervensi oleh Dinas Pangan melalui skema penyaluran bantuan beras.
Beras sebanyak 39 ton lebih itu diberikan kepada 3.731 jiwa warga Poso yang tersebar di 59 desa, 18 kecamatan se-Kabupaten Poso.
Iskandar mengemukakan penyaluran bantuan pangan beras terus dipercepat dan diupayakan selesai sebelum akhir bulan November 2023.
Pangan beras menjadi satu komoditas sasaran Pemprov Sulteng dalam kegiatan pengendalian inflasi di samping komoditas gula pasir dan cabai merah.
Dalam perkembangan harga sesuai dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas pangan beberapa jenis komoditas seperti beras, cabai merah dan gula pasir mengalami kenaikan harga pada pekan ke dua September 2023 di beberapa provinsi lain.
"Oleh karena itu, hal ini harus diantisipasi salah satunya dengan menggencarkan penyaluran beras ke masyarakat," sebutnya.
Berdasarkan data Pemprov Sulteng saat ini cadangan beras Sulawesi Tengah sampai dengan minggu kedua bulan September 2023 relatif stabil, yaitu sebesar 61,56 ton. Stok gula pasir Sulawesi Tengah per 18 September 2023 sebesar 404 ton.
Selanjutnya, stok minyak goreng, Sulawesi Tengah cukup aman, tetapi untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) terbilang cukup tinggi yaitu berada pada kisaran harga Rp14.500/liter sementara harga di pasaran mencapai Rp18.000/liter.
Sementara itu, Bupati Poso Verna Inkiriwang mengemukakan pemerintah daerah Kabupaten Poso memberikan dukungan penuh terhadap agenda penguatan ekonomi melalui kebijakan pemberian bantuan pangan ke masyarakat.
Bupati juga mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pengendalian inflasi, sekaligus antisipasi dan mitigasi terhadap kemungkinan krisis pangan dan gizi.
"Terutama ke masyarakat berpendapatan rendah, dengan tujuan agar masyarakat selalu memiliki akses terhadap pangan," ucapnya.