Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Poso untuk mengembangkan potensi daerah tersebut pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan peternakan, dalam menopang Sulteng sebagai penyangga kebutuhan logistik Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.
"Diberlakukannya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah menyiapkan beberapa sektor potensial untuk menjadi daerah penopang/penyangga IKN, salah satunya potensi daerah Kabupaten Poso," ucap Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, di Kota Palu, Sabtu.
Kata Rusdy Mastura, Kabupaten Poso memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lokasi pertanian dan peternakan, perikanan, dan pariwisata.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura telah bertemu dengan Bupati Poso Verna Inkiriwang untuk membahas pengembangan potensi daerah, dalam rangka menopang Sulteng penyangga kebutuhan logistik IKN Nusantara Kalimantan Timur.
Pertemuan itu setidaknya membahas dua poin penting, pertama mengenai pengembangan potensi daerah para sektor penyediaan pangan.
Kedua, penyiapan dan peningkatan akses pariwisata di Kabupaten Poso. Gubernur menyatakan Kabupaten Poso memiliki potensi wisata alam dan cagar budaya megalit yang harus dikembangkan, didukung dengan ketersediaan akses infrastruktur jalan dan jembatan.
Pemprov Sulteng bersinergi dengan Pemkab Poso untuk membangun jalan lingkar Danau Poso sebagai area Pamona terkoneksi serta jalan di wilayah Lore sebagai area Lore terkoneksi.
Rusdy Mastura juga mengemukakan bahwa Sulteng mendapat dukungan pengembangan tanaman durian untuk 3.000 hektare dari Pemerintah Pusat.
"Dan Poso menjadi salah satu daerah pengembangan durian tersebut," ungkapnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Poso melalui OPD teknisnya berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng terkait pendistribusian bibit durian untuk dibudidayakan.
Gubernur mengakui telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat mengenai penetapan rencana induk percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah berbasis klaster wilayah.
"Ini perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden," sebutnya.
Berita Terkait
BPBD Parigi Moutong: Waspada ancaman bencana alam saat wisata di musim hujan
Kamis, 21 November 2024 17:39 Wib
BNN RI gagalkan penyeludupan 19 kilogram sabu-sabu di Sulteng
Kamis, 21 November 2024 13:19 Wib
Forkom DWP momen tingkatkan inovasi di masyarakat
Kamis, 21 November 2024 12:03 Wib
KPU Parigi Moutong segera lelang 335.904 surat suara tidak terpakai
Kamis, 21 November 2024 8:49 Wib
Koordinasi harus kuat untuk kesuksesan pilkada
Kamis, 21 November 2024 4:54 Wib
Polda-Sulteng lakukan penanaman jagung dukung swasembada pangan
Rabu, 20 November 2024 18:55 Wib
LPKA Palu sosialisasi cegah perundungan ke ABH peringati Hari Anak Sedunia
Rabu, 20 November 2024 14:12 Wib
Polda-Sulteng periksa kesehatan 795 personel pengamanan TPS Pilkada
Selasa, 19 November 2024 20:03 Wib