Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pembangunan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Morowali, sebagai daerah kawasan padat industri.
“Intinya untuk memudahkan pekerja kita jika ada masalah industrial cukup diselesaikan di situ (Morowali),” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Jumat.
Dia menegaskan siap mengawal serius pembangunan PHI, dan telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, 12 Mei 2025. Dia mengakui, jika PHI dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri (PN). Sementara di Morowali, baru tersedia Kejaksaan Negeri Morowali, dan belum ada Pengadilan Negeri.
Selain itu, gubernur juga berjanji akan menghadirkan perwakilan dinas-dinas provinsi dalam kantor gabungan satu atap. Hal itu sebagai langkah mempermudah koordinasi dan mendekatkan pelayanan, termasuk UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk memfasilitasi persoalan hubungan industrial yang lebih cepat, tepat dan tuntas.
Keseriusan penyelesaian konflik tenaga kerja, juga disampaikan Anwar dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta gubernur, bupati dan wali kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4).
Menurut dia, masalah utama di Morowali dan Morowali Utara adalah penyelesaian kasus hubungan industrial. Saat ini, di wilayah itu terdapat 300 ribu pekerja, yang berada di sektor pertambangan.
"Kalau ada persoalan hubungan industrial, mereka harus ke Kota Palu dengan jarak 500 kilometer atau 12 jam perjalanan," ungkapnya.
