Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir di sejumlah wilayah di kabupaten itu selama 14 hari.
"Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB, tanggap darurat awal dilaksanakan 14 hari. Masa tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai kebutuhan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Amiruddin yang dihubungi dari Palu, Sabtu.
Ia menjelaskan, peristiwa banjir yang terjadi pada Senin (14/4) di kabupaten itu melanda empat wilayah, yakni Desa Pebounang di Kecamatan Palasa, Desa Tompo di Kecamatan Taopa, serta Desa Pandelalap dan Desa Pande di Kecamatan Moutong.
Berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi yang digelar Pemkab Parigi Moutong, tanggap darurat khusus di Desa Pandelalap pada 15-28 Agustus 2025, sedangkan di Desa Pembohong, Pande, dan Tompo pada 17-30 April 2025.
"Penanggulangan bencana yang dilakukan di masa tanggap darurat selain pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan juga pemulihan infrastruktur yang terdampak," ujarnya.
Data sementara warga terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Parigi Moutong sekitar 281 jiwa.
Ada pun penanggulangan infrastruktur dilakukan saat ini yakni normalisasi sungai, di mana BPBD setempat mengerahkan alat berat untuk mengeruk sedimentasi yang memicu pendangkalan sungai.
"Langkah mendesak dilakukan di Desa Tompo, Pande, dan di Pandelalap yakni normalisasi sungai. Kami mengerahkan dua alat berat untuk melakukan penanganan sungai," ucap Amiruddin.
Ia menambahkan, di Desa Pebounang telah dibangun posko induk, di mana Pemkab Parigi Moutong juga menyiapkan makanan siap saji untuk memenuhi dua kali makan korban banjir, yakni kebutuhan makan siang dan malam.
"Pemerintah daerah berkomitmen memulihkan kondisi setelah bencana," kata dia.
