Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menggandeng para pihak untuk bersama - sama melakukan pengendalian dan pencegahan kenaikan harga bahan pokok pangan/inflasi melalui gerakan pangan murah.
"Gerakan pangan murah ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga bahan pokok pangan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat di Sigi, Kamis.
Kegiatan gerakan pangan murah dilaksanakan oleh Pemkab Sigi melibatkan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog Sulteng, PT Midi Indonesia (Alfamidi) dan Hypermart yang dilaksanakan di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru.
"Kami mengapresiasi para pihak yang telah bersedia untuk bekerja sama dalam hal pengendalian inflasi daerah," ujar Nuim Hayat.
Dalam perkembangan harga sesuai dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas pangan beberapa jenis komoditas seperti beras, cabai merah dan gula pasir mengalami kenaikan harga pada pekan kedua September 2023.
Oleh karena itu, kata dia, Pemkab Sigi berupaya untuk melakukan langkah - langkah antisipasi dengan melaksanakan gerakan pangan murah, demi menjaga stabilitas harga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
"Pemerintah selalu berupaya agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangan, oleh karena itu salah satu strateginya ialah penyediaan pangan murah," sebut Nuim.
Nuim mengatakan bahwa penyediaan pangan berkualitas dengan harga murah, serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan menjadi satu prioritas yang diselenggarakan oleh Pemkab Sigi dalam penyelenggaraan pembangunan.
Terdapat beberapa komoditas bahan pokok yang harganya meroket tajam seperti harga bawang merah dan bawang putih senilai Rp34.000 sampai Rp36.000/kilogram.
Begitu juga dengan cabai rawit merah melonjak tinggi senilai Rp38.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya.
Pemkab Sigi menyatakan bahwa kenaikan harga beberapa bahan pokok tersebut dikarenakan berkurangnya stok pada sektor hulu. Sehingga, ujar dia, dalam beberapa waktu ke depan harga bahan pokok tersebut akan kembali stabil karena pemerintah akan mengintervensi, serta petani akan melakukan panen dalam waktu dekat.
Harga beras premium senilai Rp11.000 sampai Rp13.000 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium senilai Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram.
Cabai keriting harga tertinggi Rp35.000 dan terendah Rp26.000 per kilogram. Daging sapi harga tertinggi Rp120 ribu per kilogram. Daging ayam Rp55.000 sampai Rp65.000 per kilogram.
"Begitu pula dengan komoditas pangan strategis lainnya, rata - rata tidak mengalami fluktuasi yang signifikan," ungkap dia.
Pemkab Sigi juga telah melaksanakan pasar murah di 16 kecamatan. Dalam pasar murah itu, Pemkab Sigi menyiapkan logistik per paket pangan. Setiap paket pangan di antaranya terdiri dari beras premium lima kilogram, gula putih dua kilogram dan minyak goreng dua liter.
Harga per paket pangan sebelum disubsidi Pemkab Sigi senilai Rp122 ribu, namun setelah disubsidi harga per paket berkurang menjadi Rp82 ribu.
"Pemkab Sigi mengintervensi harga pangan lewat kebijakan subsidi sebesar Rp40 ribu lebih," ungkap dia.
Pemerintah Kabupaten Sigi sebelumnya mengalokasikan anggaran senilai Rp3,4 miliar bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi.
"Gerakan pangan murah ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga bahan pokok pangan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat di Sigi, Kamis.
Kegiatan gerakan pangan murah dilaksanakan oleh Pemkab Sigi melibatkan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog Sulteng, PT Midi Indonesia (Alfamidi) dan Hypermart yang dilaksanakan di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru.
"Kami mengapresiasi para pihak yang telah bersedia untuk bekerja sama dalam hal pengendalian inflasi daerah," ujar Nuim Hayat.
Dalam perkembangan harga sesuai dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas pangan beberapa jenis komoditas seperti beras, cabai merah dan gula pasir mengalami kenaikan harga pada pekan kedua September 2023.
Oleh karena itu, kata dia, Pemkab Sigi berupaya untuk melakukan langkah - langkah antisipasi dengan melaksanakan gerakan pangan murah, demi menjaga stabilitas harga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
"Pemerintah selalu berupaya agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pangan, oleh karena itu salah satu strateginya ialah penyediaan pangan murah," sebut Nuim.
Nuim mengatakan bahwa penyediaan pangan berkualitas dengan harga murah, serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan menjadi satu prioritas yang diselenggarakan oleh Pemkab Sigi dalam penyelenggaraan pembangunan.
Terdapat beberapa komoditas bahan pokok yang harganya meroket tajam seperti harga bawang merah dan bawang putih senilai Rp34.000 sampai Rp36.000/kilogram.
Begitu juga dengan cabai rawit merah melonjak tinggi senilai Rp38.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya.
Pemkab Sigi menyatakan bahwa kenaikan harga beberapa bahan pokok tersebut dikarenakan berkurangnya stok pada sektor hulu. Sehingga, ujar dia, dalam beberapa waktu ke depan harga bahan pokok tersebut akan kembali stabil karena pemerintah akan mengintervensi, serta petani akan melakukan panen dalam waktu dekat.
Harga beras premium senilai Rp11.000 sampai Rp13.000 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium senilai Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram.
Cabai keriting harga tertinggi Rp35.000 dan terendah Rp26.000 per kilogram. Daging sapi harga tertinggi Rp120 ribu per kilogram. Daging ayam Rp55.000 sampai Rp65.000 per kilogram.
"Begitu pula dengan komoditas pangan strategis lainnya, rata - rata tidak mengalami fluktuasi yang signifikan," ungkap dia.
Pemkab Sigi juga telah melaksanakan pasar murah di 16 kecamatan. Dalam pasar murah itu, Pemkab Sigi menyiapkan logistik per paket pangan. Setiap paket pangan di antaranya terdiri dari beras premium lima kilogram, gula putih dua kilogram dan minyak goreng dua liter.
Harga per paket pangan sebelum disubsidi Pemkab Sigi senilai Rp122 ribu, namun setelah disubsidi harga per paket berkurang menjadi Rp82 ribu.
"Pemkab Sigi mengintervensi harga pangan lewat kebijakan subsidi sebesar Rp40 ribu lebih," ungkap dia.
Pemerintah Kabupaten Sigi sebelumnya mengalokasikan anggaran senilai Rp3,4 miliar bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi.