Jakarta (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengimbau warga nahdiyin untuk tidak membawa NU ke ranah politik praktis serta menjadikan NU sebagai organisasi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bangsa, bukan demi tujuan kelompok tertentu.
"NU sebagai jamiah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun, serta tidak berpolitik praktis. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh warga nahdiyin di wilayah DKI Jakarta untuk taat terhadap arahan PBNU, serta tidak membawa NU pada politik praktis," ucap Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta K.H. Muhyidin Ishaq dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
PWNU DKI Jakarta juga mewanti-wanti kepada partai politik untuk tidak memanfaatkan NU demi memuluskan kepentingan politik praktis.
Kiai Haji Muhyidin mengatakan bahwa sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah jelas, yakni melarang siapa pun menggunakan lembaga NU untuk politik praktis, termasuk dalam dukungan kepada salah satu calon presiden (capres).
PBNU, kata dia, juga akan memberikan sanksi kepada warga NU yang sengaja mengabaikan instruksi tersebut.
Ia mengingatkan bahwa sanksi sebelumnya pernah diberikan kepada pengurus NU yang menggelar deklarasi capres di kantor NU.
Lebih lanjut K.H. Muhyidin menegaskan bahwa NU adalah jamiah diniah islamiah ijtimaiah atau perkumpulan sosial keagamaan Islam, artinya tujuan besar dari berdirinya NU untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, serta ketinggian harkat dan martabat manusia.
Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cilandak Jakarta Selatan itu menyayangkan jika NU digunakan pihak tertentu karena akan cenderung bersifat jangka pendek dan sektoral.
NU sangat menghormati hak setiap warga dalam menggunakan hak berpolitik. Kendati demikian, dia meminta warga NU untuk bijak, terutama dalam menghadapi tahun politik.
"Keberadaan NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa. NU menempatkan segenap warganya untuk aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur," terangnya.
"NU sebagai jamiah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun, serta tidak berpolitik praktis. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh warga nahdiyin di wilayah DKI Jakarta untuk taat terhadap arahan PBNU, serta tidak membawa NU pada politik praktis," ucap Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta K.H. Muhyidin Ishaq dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
PWNU DKI Jakarta juga mewanti-wanti kepada partai politik untuk tidak memanfaatkan NU demi memuluskan kepentingan politik praktis.
Kiai Haji Muhyidin mengatakan bahwa sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah jelas, yakni melarang siapa pun menggunakan lembaga NU untuk politik praktis, termasuk dalam dukungan kepada salah satu calon presiden (capres).
PBNU, kata dia, juga akan memberikan sanksi kepada warga NU yang sengaja mengabaikan instruksi tersebut.
Ia mengingatkan bahwa sanksi sebelumnya pernah diberikan kepada pengurus NU yang menggelar deklarasi capres di kantor NU.
Lebih lanjut K.H. Muhyidin menegaskan bahwa NU adalah jamiah diniah islamiah ijtimaiah atau perkumpulan sosial keagamaan Islam, artinya tujuan besar dari berdirinya NU untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, serta ketinggian harkat dan martabat manusia.
Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cilandak Jakarta Selatan itu menyayangkan jika NU digunakan pihak tertentu karena akan cenderung bersifat jangka pendek dan sektoral.
NU sangat menghormati hak setiap warga dalam menggunakan hak berpolitik. Kendati demikian, dia meminta warga NU untuk bijak, terutama dalam menghadapi tahun politik.
"Keberadaan NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa. NU menempatkan segenap warganya untuk aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur," terangnya.