Palu, Sulteng (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara elektronik kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya.
"Penyerahan tersebut sekaligus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024 di Sulteng," kata Rusdy usai menyerahkan DIPA dan TKD di Palu, Sulteng, Rabu.
Ia mengemukakan APBN menjadi instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan penurunan stunting menjadi 14 persen.
Selain itu, mencapai target kesejahteraan tahun 2024 yaitu penurunan tingkat pengangguran 5-5,7 persen, rasio gini menjadi 0,374-0,377, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,99-74,02.
"APBN adalah instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan guncangan yang mengancam perekonomian," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulteng Yuni Wibawa menambahkan Pemprov Sulteng memperoleh anggaran Rp26,44 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp8,1 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp18,34 triliun.
"Jumlah ini secara agregat meningkat apabila dibandingkan dengan alokasi APBN di tahun 2023," sebutnya.
Yuni menyebutkan terdapat penurunan 7,8 persen pada angka belanja K/L dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp8,79 triliun.
Namun, di-trade off dengan adanya peningkatan lebih dari 9 persen pada angka untuk belanja TKD dari pagu awal tahun 2022 sebesar Rp16,8 triliun.
"Kami mengharapkan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2024 yang telah diserahkan, segera direalisasikan, sehingga hasil dan manfaat kegiatan dapat dinikmati masyarakat lebih awal," kata dia.
"Penyerahan tersebut sekaligus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024 di Sulteng," kata Rusdy usai menyerahkan DIPA dan TKD di Palu, Sulteng, Rabu.
Ia mengemukakan APBN menjadi instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan penurunan stunting menjadi 14 persen.
Selain itu, mencapai target kesejahteraan tahun 2024 yaitu penurunan tingkat pengangguran 5-5,7 persen, rasio gini menjadi 0,374-0,377, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,99-74,02.
"APBN adalah instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan guncangan yang mengancam perekonomian," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulteng Yuni Wibawa menambahkan Pemprov Sulteng memperoleh anggaran Rp26,44 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp8,1 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp18,34 triliun.
"Jumlah ini secara agregat meningkat apabila dibandingkan dengan alokasi APBN di tahun 2023," sebutnya.
Yuni menyebutkan terdapat penurunan 7,8 persen pada angka belanja K/L dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp8,79 triliun.
Namun, di-trade off dengan adanya peningkatan lebih dari 9 persen pada angka untuk belanja TKD dari pagu awal tahun 2022 sebesar Rp16,8 triliun.
"Kami mengharapkan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2024 yang telah diserahkan, segera direalisasikan, sehingga hasil dan manfaat kegiatan dapat dinikmati masyarakat lebih awal," kata dia.