Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo berkomitmen membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih kuat dan independen bila terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama ANTARA di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu.
"KPK mesti kuat dan lebih independen karena kita bicara itu tidak hanya pemberantasan, kita harus bicara pencegahan," kata Ganjar.
Ganjar pun berkaca pada pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.
Pada era kepemimpinannya, Ganjar aktif menggaungkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dengan slogan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau 'Tidak Korupsi, Tidak Bohong'.
"Sepuluh tahun, apa yang kami lakukan? Dalam konteks pencegahan adalah mulai hari ini tidak ada lagi setoran," ujarnya.
Menurut dia, slogan tersebut berhasil diterapkan di Jawa Tengah. Ini terbukti dengan tidak adanya lagi pungutan liar (pungli) hingga jual beli jabatan.
"Kalau Anda ingin masuk ke dalam jabatan yang lebih tinggi, Anda cukup mengikuti tes, kontestasi dengan yang lain. Tidak ada jual beli jabatan. Saya kontrol langsung," tegas Ganjar.
Ia pun tak ragu memecat pegawainya yang melakukan tindak pidana korupsi sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman.
Mantan Gubernur Jateng ini menilai tak ada pemimpin yang dapat memberikan contoh konkret seperti dirinya.
Oleh karena itu, kata dia, sistem pemberantasan berbasis elektronik perlu dikembangkan. Sistem itu dapat meminimalisasi celah pungli karena tak perlu bertemu tatap muka langsung.
"Saya buatkan laporan kontrol dari masyarakat yang dibantu oleh Universitas Dian Nuswantoro waktu itu dengan web-based, laporgub yang sekarang menjadi aplikasi," ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, semua yang melakukan tindakan-tindakan buruk akan terdeteksi dan masuk dalam data, pantuan, dan dasbornya.
Ganjar juga melakukan pencegahan korupsi yang dimulai dari pendidikan. Adapun bupati dan wali kota akan diminta melakukan tanda-tangan untuk memberikan materi antikorupsi guna membangun integritas para pelajar.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama ANTARA di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu.
"KPK mesti kuat dan lebih independen karena kita bicara itu tidak hanya pemberantasan, kita harus bicara pencegahan," kata Ganjar.
Ganjar pun berkaca pada pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.
Pada era kepemimpinannya, Ganjar aktif menggaungkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dengan slogan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau 'Tidak Korupsi, Tidak Bohong'.
"Sepuluh tahun, apa yang kami lakukan? Dalam konteks pencegahan adalah mulai hari ini tidak ada lagi setoran," ujarnya.
Menurut dia, slogan tersebut berhasil diterapkan di Jawa Tengah. Ini terbukti dengan tidak adanya lagi pungutan liar (pungli) hingga jual beli jabatan.
"Kalau Anda ingin masuk ke dalam jabatan yang lebih tinggi, Anda cukup mengikuti tes, kontestasi dengan yang lain. Tidak ada jual beli jabatan. Saya kontrol langsung," tegas Ganjar.
Ia pun tak ragu memecat pegawainya yang melakukan tindak pidana korupsi sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman.
Mantan Gubernur Jateng ini menilai tak ada pemimpin yang dapat memberikan contoh konkret seperti dirinya.
Oleh karena itu, kata dia, sistem pemberantasan berbasis elektronik perlu dikembangkan. Sistem itu dapat meminimalisasi celah pungli karena tak perlu bertemu tatap muka langsung.
"Saya buatkan laporan kontrol dari masyarakat yang dibantu oleh Universitas Dian Nuswantoro waktu itu dengan web-based, laporgub yang sekarang menjadi aplikasi," ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, semua yang melakukan tindakan-tindakan buruk akan terdeteksi dan masuk dalam data, pantuan, dan dasbornya.
Ganjar juga melakukan pencegahan korupsi yang dimulai dari pendidikan. Adapun bupati dan wali kota akan diminta melakukan tanda-tangan untuk memberikan materi antikorupsi guna membangun integritas para pelajar.