Beijing (ANTARA) - China meminta agar pemerintah Papua Nugini dapat segera memulihkan keamanan pasca dua orang warga Tiongkok terluka dalam kerusuhan di ibu kota negara itu, Port Moresby.
"Pada 10 Januari, toko-toko dijarah dan dua warga negara China mengalami luka ringan karena kerusuhan di ibu kota Port Moresby, Papua Nugini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Kamis.
Kerusuhan pecah di ibu kota Papua Nugini Port Moresby, dan kota Lae sejak Rabu (10/1) yang menyebabkan 15 orang meninggal dunia ditambah aksi penjarahan dan pembakaran. Kondisi tersebut dipicu oleh protes pemotongan gaji tentara dan polisi di negara itu.
"Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah menyampaikan permintaan tegas kepada pemerintah Papua Nugini agar segera melakukan tindakan cepat dan efektif untuk menjaga keamanan warga negara dan institusi China di wilayah yang terkena dampak," tambah Mao Ning.
Kementerian Luar Negeri China, kata Mao Ning, juga telah memerintahkan Kedutaan Besar China di Papua Nugini untuk mengaktifkan mekanisme tanggap darurat konsuler.
"Kedutaan Besar juga sudah memberikan arahan kepada warga negara China di sana melalui berbagai saluran mengenai cara menjaga keamanan diri mereka," ungkap Mao Ning.
Mao Ning meminta seluruh warga negara China di Papua Nugini agar waspada.
"Kami ingin mengingatkan warga negara China di Papua Nugini untuk selalu memantau situasi keamanan sekitar, menjauh dari daerah yang terkena dampak, mengambil tindakan pencegahan, dan waspada," tambah Mao Ning.
Ia menyarankan warga negara China agar dapat segera menghubungi kepolisian dan Kedutaan Besar China jika mengalami keadaan darurat.
"Mereka juga dapat menghubungi Pusat Panggilan Darurat Global Kementerian Luar Negeri untuk Perlindungan dan Layanan Konsuler. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar China di Papua Nugini akan memberikan perlindungan dan bantuan konsuler kepada warga negara dan institusi China di wilayah yang terkena dampak," jelas Mao Ning.
Kerusuhan di Papua Nugini berawal dari unjuk rasa damai pada Rabu (10/1) pagi yang dilakukan para personel kepolisian, tentara dan para staf sektor publik untuk memprotes pemotongan gaji secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan.
Namun sore harinya, kerusuhan pecah dan menyebar hingga ke seluruh kota Port Moresby. Tayangan televisi setempat menunjukkan ribuan orang memenuhi jalanan Port Moresby, dan banyak di antara mereka melakukan penjarahan dan membawa barang-barang dari pertokoan setempat.
Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Kamis (11/1) mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota Port Moresby. Marape mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 tentara bersiaga dalam keadaan darurat tersebut.
Dalam hitungan beberapa jam, kerusuhan juga terjadi di kota Lae yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Port Moresby.
Pemerintah Marape telah berjanji untuk memperbaiki pemotongan gaji tersebut, tetapi hal itu tidak cukup untuk menghentikan warga sipil yang tidak puas dan terlibat dalam kerusuhan.
PM Marape menyebut ada empat kepala departemen yang terlibat dalam masalah pemotongan gaji itu, yakni komisioner kepolisian dan kepala personalia, kepala keuangan dan perbendaharaan. Keempat kepala departemen itu telah dinonaktifkan selama 14 hari.
"Pada 10 Januari, toko-toko dijarah dan dua warga negara China mengalami luka ringan karena kerusuhan di ibu kota Port Moresby, Papua Nugini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Kamis.
Kerusuhan pecah di ibu kota Papua Nugini Port Moresby, dan kota Lae sejak Rabu (10/1) yang menyebabkan 15 orang meninggal dunia ditambah aksi penjarahan dan pembakaran. Kondisi tersebut dipicu oleh protes pemotongan gaji tentara dan polisi di negara itu.
"Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah menyampaikan permintaan tegas kepada pemerintah Papua Nugini agar segera melakukan tindakan cepat dan efektif untuk menjaga keamanan warga negara dan institusi China di wilayah yang terkena dampak," tambah Mao Ning.
Kementerian Luar Negeri China, kata Mao Ning, juga telah memerintahkan Kedutaan Besar China di Papua Nugini untuk mengaktifkan mekanisme tanggap darurat konsuler.
"Kedutaan Besar juga sudah memberikan arahan kepada warga negara China di sana melalui berbagai saluran mengenai cara menjaga keamanan diri mereka," ungkap Mao Ning.
Mao Ning meminta seluruh warga negara China di Papua Nugini agar waspada.
"Kami ingin mengingatkan warga negara China di Papua Nugini untuk selalu memantau situasi keamanan sekitar, menjauh dari daerah yang terkena dampak, mengambil tindakan pencegahan, dan waspada," tambah Mao Ning.
Ia menyarankan warga negara China agar dapat segera menghubungi kepolisian dan Kedutaan Besar China jika mengalami keadaan darurat.
"Mereka juga dapat menghubungi Pusat Panggilan Darurat Global Kementerian Luar Negeri untuk Perlindungan dan Layanan Konsuler. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar China di Papua Nugini akan memberikan perlindungan dan bantuan konsuler kepada warga negara dan institusi China di wilayah yang terkena dampak," jelas Mao Ning.
Kerusuhan di Papua Nugini berawal dari unjuk rasa damai pada Rabu (10/1) pagi yang dilakukan para personel kepolisian, tentara dan para staf sektor publik untuk memprotes pemotongan gaji secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan.
Namun sore harinya, kerusuhan pecah dan menyebar hingga ke seluruh kota Port Moresby. Tayangan televisi setempat menunjukkan ribuan orang memenuhi jalanan Port Moresby, dan banyak di antara mereka melakukan penjarahan dan membawa barang-barang dari pertokoan setempat.
Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Kamis (11/1) mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota Port Moresby. Marape mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 tentara bersiaga dalam keadaan darurat tersebut.
Dalam hitungan beberapa jam, kerusuhan juga terjadi di kota Lae yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Port Moresby.
Pemerintah Marape telah berjanji untuk memperbaiki pemotongan gaji tersebut, tetapi hal itu tidak cukup untuk menghentikan warga sipil yang tidak puas dan terlibat dalam kerusuhan.
PM Marape menyebut ada empat kepala departemen yang terlibat dalam masalah pemotongan gaji itu, yakni komisioner kepolisian dan kepala personalia, kepala keuangan dan perbendaharaan. Keempat kepala departemen itu telah dinonaktifkan selama 14 hari.