Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menyebutkan layanan kesehatan tetap menjadi program prioritas pemerintah setempat di tahun 2024 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Sebagai komitmen pemerintah, maka bidang kesehatan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah," kata Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo pada kegiatan evaluasi persiapan pelaksanaan program dan penandatanganan perjanjian kinerja bidang kesehatan tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Parigi, Senin.
Ia mengemukakan, Parigi Moutong sebagai salah satu daerah di Sulteng memiliki kewajiban untuk menyukseskan capaian indikator bidang kesehatan, baik secara nasional maupun tingkat daerah meliputi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan penurunan prevalensi stunting yang berkontribusi pada capaian usia harapan hidup.
"Salah satu indikator yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan bidang kesehatan yakni, memastikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bagi seluruh masyarakat di Parigi Moutong dapat terwujud," ujarnya.
Ia menjelaskan, transformasi kesehatan untuk Indonesia maju sesuai arah kebijakan nasional sangat penting bagi Pemkab Pemkab Parigi Moutong berkontribusi secara aktif dan mengambil peran pada tingkat provinsi ataupun nasional.
Oleh sebab itu guna mengimplementasikan transformasi, mengacu pada enam pilar penopang sistem kesehatan meliputi transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaannya, sumber daya manusia (SDM), Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan harus dibangun bersama dan terus menerus.
"Tahun ini kami mencanangkan Kabupaten Kota Sehat (KKS) yaitu suatu kondisi kabupaten/kota bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda)," tutur Richard.
Di kesempatan itu, ia juga mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya mengevaluasi dan mengidentifikasi kekurangan maupun kelemahan pelaksanaan program tahun sebelumnya guna pemantapan ke depan.
"Pastikan semua program yang dilaksanakan OPD tepat sasaran, program yang belum tuntas tahun lalu segera diselesaikan untuk mencapai pelayanan publik lebih optimal," kata dia lagi.