Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin berharap agar negara-negara donor besar kembali dapat mendanai Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan pengungsi Palestina (UNRWA).
"Kami menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya donor-donor besar, untuk memprioritaskan kehidupan masyarakat di Gaza, mempertimbangkan kembali keputusan untuk menangguhkan pendanaan dan terus mendukung pekerjaan UNRWA," kata Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Kamis.
UNRWA mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di Gaza, dan sekitar 12 orang dituduh oleh Israel ikut serta dalam serangan 7 Oktober 2023. Badan tersebut mengatakan telah memecat beberapa karyawannya menyusul tuduhan tersebut.
Namun sedikitnya 12 negara, yakni Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Austria dan Jepang telah memutuskan untuk menangguhkan dana kepada UNRWA, yang didirikan pada 1949 untuk membantu para pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
"UNRWA telah melakukan upaya penting dalam meringankan situasi kemanusiaan di Gaza, dan memainkan peran yang sangat diperlukan dan tidak tergantikan. Data menunjukkan bahwa dua pertiga dari dua juta orang di Gaza menerima bantuan dari UNRWA," tutur Wang Wenbin.
Ia mengatakan memastikan berjalannya UNRWA secara normal dan tertib berarti menjaga jaminan hidup paling mendasar bagi masyarakat di Gaza dan harapan terakhir bagi para pengungsi yang hampir putus asa.
Terlebih lagi, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa UNRWA adalah "tulang punggung" dari semua respons kemanusiaan di Gaza.
"Kami mendukung PBB dalam melakukan penyelidikan yang independen, adil dan obyektif. Oleh karena itu, hukuman kolektif terhadap masyarakat di Gaza harus dihindari," ujar Wang Wenbin
China, kata Wang Wenbin, mengajak komunitas global agar tidak boleh menyangkal semua pekerjaan UNRWA hanya karena tindakan individu tertentu.
"Kita tidak boleh membiarkan hukuman yang lebih kolektif terhadap masyarakat di Gaza. Kita tidak boleh berdiam diri dan melihat situasi kemanusiaan di Gaza semakin buruk," tegas Wang Wenbin.
Tuduhan Israel itu muncul setelah Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (26/1) mengeluarkan keputusan sementara dan menemukan bahwa klaim Afrika Selatan yang menyebut Israel melakukan genosida di Gaza memiliki dasar yang masuk akal.
Organisasi PBB itu membantu dalam memberi layanan pendidikan dasar dan kejuruan, layanan kesehatan dasar, bantuan dan layanan sosial, perbaikan infrastruktur dan kamp, serta layanan tanggap darurat.
UNRWA mengatakan telah membuka penyelidikan atas tuduhan Israel, dan telah memutuskan hubungan dengan para staf yang disebut terlibat dalam serangan Hamas.
Serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan setidaknya 26.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 65.949 orang lain sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Serangan Israel juga telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.
"Kami menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya donor-donor besar, untuk memprioritaskan kehidupan masyarakat di Gaza, mempertimbangkan kembali keputusan untuk menangguhkan pendanaan dan terus mendukung pekerjaan UNRWA," kata Wang Wenbin saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Kamis.
UNRWA mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di Gaza, dan sekitar 12 orang dituduh oleh Israel ikut serta dalam serangan 7 Oktober 2023. Badan tersebut mengatakan telah memecat beberapa karyawannya menyusul tuduhan tersebut.
Namun sedikitnya 12 negara, yakni Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Austria dan Jepang telah memutuskan untuk menangguhkan dana kepada UNRWA, yang didirikan pada 1949 untuk membantu para pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
"UNRWA telah melakukan upaya penting dalam meringankan situasi kemanusiaan di Gaza, dan memainkan peran yang sangat diperlukan dan tidak tergantikan. Data menunjukkan bahwa dua pertiga dari dua juta orang di Gaza menerima bantuan dari UNRWA," tutur Wang Wenbin.
Ia mengatakan memastikan berjalannya UNRWA secara normal dan tertib berarti menjaga jaminan hidup paling mendasar bagi masyarakat di Gaza dan harapan terakhir bagi para pengungsi yang hampir putus asa.
Terlebih lagi, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa UNRWA adalah "tulang punggung" dari semua respons kemanusiaan di Gaza.
"Kami mendukung PBB dalam melakukan penyelidikan yang independen, adil dan obyektif. Oleh karena itu, hukuman kolektif terhadap masyarakat di Gaza harus dihindari," ujar Wang Wenbin
China, kata Wang Wenbin, mengajak komunitas global agar tidak boleh menyangkal semua pekerjaan UNRWA hanya karena tindakan individu tertentu.
"Kita tidak boleh membiarkan hukuman yang lebih kolektif terhadap masyarakat di Gaza. Kita tidak boleh berdiam diri dan melihat situasi kemanusiaan di Gaza semakin buruk," tegas Wang Wenbin.
Tuduhan Israel itu muncul setelah Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (26/1) mengeluarkan keputusan sementara dan menemukan bahwa klaim Afrika Selatan yang menyebut Israel melakukan genosida di Gaza memiliki dasar yang masuk akal.
Organisasi PBB itu membantu dalam memberi layanan pendidikan dasar dan kejuruan, layanan kesehatan dasar, bantuan dan layanan sosial, perbaikan infrastruktur dan kamp, serta layanan tanggap darurat.
UNRWA mengatakan telah membuka penyelidikan atas tuduhan Israel, dan telah memutuskan hubungan dengan para staf yang disebut terlibat dalam serangan Hamas.
Serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan setidaknya 26.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 65.949 orang lain sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Serangan Israel juga telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.