Jakarta (ANTARA) - Wakil Perdana Menteri (PM) Australia Richard Marles memastikan rencana pemerintahnya meningkatkan anggaran pertahanannya bukan sebagai ancaman bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.
Marles saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan tujuan dari kebijakan itu untuk membangun kekuatan yang dapat memastikan keamanan dan tentunya perdamaian di kawasan.
“Tujuan strategis kami untuk memastikan ada keseimbangan kekuatan di kawasan, yang kemudian dapat memelihara perdamaian. Kebijakan ini ditujukan untuk membangun kekuatan kolektif di kawasan,” kata Wakil PM Australia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.
Pemerintah Australia berencana meningkatkan anggaran pertahanannya dengan tambahan 11,1 miliar dolar Australia dalam beberapa tahun ke depan untuk memperbesar kekuatan armadanya melalui pembelian enam kapal perang baru dan 11 fregat. Jika rencana itu terwujud, maka armada Angkatan Laut Australia menjadi yang terbesar sejak masa Perang Dunia II.
Wakil PM Australia Richard Marles menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.
Kedatangan Marles ke Kantor Kemhan hari ini merupakan kunjungannya yang kedua dalam waktu kurang dari setahun.
Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, Marles menegaskan Indonesia dan Australia menghadapi ancaman keamanan yang sama di kawasan, dan pemahaman atas itu pun menjadi dasar dari kebijakan pertahanan masing-masing negara.
Oleh karena itu, Marles menekankan selepas pertemuannya dengan Prabowo, dia meyakini kedua negara segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan baru yang lebih lengkap.
Dia menyebut pembahasan mengenai peningkatan perjanjian kerja sama pertahanan yang baru itu semakin mendekati tahap akhir.
“Kami dalam posisi yang juga berharap perjanjian itu segera ditandatangani beberapa bulan ke depan,” kata Marles saat jumpa pers.
Jika perjanjian kerja sama itu diteken, Marles meyakini kerja sama itu menjadi wujud kemitraan bidang pertahanan paling signifikan sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia.
“Itu juga akan menjadi momen paling penting dalam hubungan bilateral ini,” kata Marles.
Dalam jumpa pers yang sama, Menhan RI Prabowo Subianto memperkirakan perjanjian itu bakal diteken dua negara dalam 2–3 bulan ke depan.
“Kami merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerja sama pertahanan, dengan Australia yang kemungkinan besar. Kami harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2–3 bulan lagi,” kata Menhan Prabowo saat jumpa pers selepas pertemuannya dengan Marles di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Marles, didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) Komjen Pol. Agus Andrianto, Sekretaris Jenderal Kemhan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.
Marles saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan tujuan dari kebijakan itu untuk membangun kekuatan yang dapat memastikan keamanan dan tentunya perdamaian di kawasan.
“Tujuan strategis kami untuk memastikan ada keseimbangan kekuatan di kawasan, yang kemudian dapat memelihara perdamaian. Kebijakan ini ditujukan untuk membangun kekuatan kolektif di kawasan,” kata Wakil PM Australia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.
Pemerintah Australia berencana meningkatkan anggaran pertahanannya dengan tambahan 11,1 miliar dolar Australia dalam beberapa tahun ke depan untuk memperbesar kekuatan armadanya melalui pembelian enam kapal perang baru dan 11 fregat. Jika rencana itu terwujud, maka armada Angkatan Laut Australia menjadi yang terbesar sejak masa Perang Dunia II.
Wakil PM Australia Richard Marles menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.
Kedatangan Marles ke Kantor Kemhan hari ini merupakan kunjungannya yang kedua dalam waktu kurang dari setahun.
Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, Marles menegaskan Indonesia dan Australia menghadapi ancaman keamanan yang sama di kawasan, dan pemahaman atas itu pun menjadi dasar dari kebijakan pertahanan masing-masing negara.
Oleh karena itu, Marles menekankan selepas pertemuannya dengan Prabowo, dia meyakini kedua negara segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan baru yang lebih lengkap.
Dia menyebut pembahasan mengenai peningkatan perjanjian kerja sama pertahanan yang baru itu semakin mendekati tahap akhir.
“Kami dalam posisi yang juga berharap perjanjian itu segera ditandatangani beberapa bulan ke depan,” kata Marles saat jumpa pers.
Jika perjanjian kerja sama itu diteken, Marles meyakini kerja sama itu menjadi wujud kemitraan bidang pertahanan paling signifikan sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia.
“Itu juga akan menjadi momen paling penting dalam hubungan bilateral ini,” kata Marles.
Dalam jumpa pers yang sama, Menhan RI Prabowo Subianto memperkirakan perjanjian itu bakal diteken dua negara dalam 2–3 bulan ke depan.
“Kami merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerja sama pertahanan, dengan Australia yang kemungkinan besar. Kami harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2–3 bulan lagi,” kata Menhan Prabowo saat jumpa pers selepas pertemuannya dengan Marles di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Marles, didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) Komjen Pol. Agus Andrianto, Sekretaris Jenderal Kemhan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.