Washington (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat (5/4) mengumumkan bahwa mantan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop ditunjuk sebagai utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar.
"Bishop menggantikan Noeleen Heyzer dari Singapura ... Bishop akan menjalankan peranan itu dengan membawa pengalamannya yang luas sebagai pemimpin politik, hukum, dan manajemen," menurut pernyataan PBB.
Julie Bishop menjabat sebagai menteri luar negeri Australia pada 2013-2018.
Sebelumnya pada Kamis (4/4), pejabat PBB Khaled Khiari mengumumkan bahwa Guterres akan menunjuk seorang utusan khusus untuk bekerja sama dengan para anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Menurut Khiari, Sekjen PBB juga menginginkan utusannya itu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan guna mencari penyelesaian krisis politik di Myanmar.
Junta militer Myanmar pada 2017 melancarkan operasi brutal terhadap penduduk etnik Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Rentetan operasi itu disebut kalangan kelompok pembela hak asasi manusia sebagai genosida.
Hampir 1,2 juta warga Rohinya terpaksa mengungsi ke Bangladesh. Mereka sudah tinggal bertahun-tahun di negara tetangga Myanmar itu, di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak.
Militer Myanmar pada 2021 melakukan kudeta terhadap pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi, yang terpilih secara demokratis.
Sejak itu, militer melancarkan operasi brutal di seluruh negeri terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahan junta.
Sumber: Anadolu
"Bishop menggantikan Noeleen Heyzer dari Singapura ... Bishop akan menjalankan peranan itu dengan membawa pengalamannya yang luas sebagai pemimpin politik, hukum, dan manajemen," menurut pernyataan PBB.
Julie Bishop menjabat sebagai menteri luar negeri Australia pada 2013-2018.
Sebelumnya pada Kamis (4/4), pejabat PBB Khaled Khiari mengumumkan bahwa Guterres akan menunjuk seorang utusan khusus untuk bekerja sama dengan para anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Menurut Khiari, Sekjen PBB juga menginginkan utusannya itu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan guna mencari penyelesaian krisis politik di Myanmar.
Junta militer Myanmar pada 2017 melancarkan operasi brutal terhadap penduduk etnik Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Rentetan operasi itu disebut kalangan kelompok pembela hak asasi manusia sebagai genosida.
Hampir 1,2 juta warga Rohinya terpaksa mengungsi ke Bangladesh. Mereka sudah tinggal bertahun-tahun di negara tetangga Myanmar itu, di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak.
Militer Myanmar pada 2021 melakukan kudeta terhadap pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi, yang terpilih secara demokratis.
Sejak itu, militer melancarkan operasi brutal di seluruh negeri terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahan junta.
Sumber: Anadolu