PUPR: Global Water Fund sebagai platform pembiayaan terintegrasi
Rabu, 3 Juli 2024 10:44 WIB
Ilustrasi - Pekerja mengangkat pipa untuk mengalirkan air bersih perusahaan daerah air minum (PDAM) di Banda Aceh, Aceh. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/hp.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Global Water Fund (GWF) dirancang sebagai platform pembiayaan terintegrasi.
"GWF dirancang sebagai platform pembiayaan terintegrasi. Dana ini akan memobilisasi sumber finansial dari berbagai sektor, termasuk lembaga keuangan pembangunan, sektor swasta, organisasi internasional, dan filantropi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Triono Junoasmono di Jakarta, Rabu.
Fokus utama GWF adalah pembiayaan investasi awal (capex), rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana.
Kementerian PUPR sedang mengkaji struktur awal dan rencana pengembangan GWF, dengan target deklarasi pada 11th World Water Forum 2027 di Arab Saudi.
Untuk menjamin tata kelola yang baik, struktur GWF akan terdiri atas Governing Board, Secretariat, Technical Advisory Panel, dan Trustee.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memastikan keberhasilan inisiatif tersebut.
Pembentukan GWF diharapkan menghasilkan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, pendanaan berkelanjutan, kolaborasi global, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Sebagai pelopor, Indonesia akan melakukan penggalangan dukungan melalui proses politik untuk mendapatkan komitmen internasional.
Kementerian PUPR pada Mei 2024 mengambil langkah signifikan dengan mengusulkan pembentukan Global Water Fund (GWF) dalam World Water Forum ke-10 di Bali.
Inisiatif ini lahir dari komitmen terhadap Sustainable Development Goals poin 6 dan semangat Konferensi Asia Afrika 1955 (Bandung Spirit Summit). Banyak negara yang tertarik untuk mewujudkan Global Water Fund di World Water Forum.
Hal yang memicu ketertarikan dari negara-negara tersebut adalah adanya inisiatif dan komitmen politik dari para pemimpin negara.
"GWF dirancang sebagai platform pembiayaan terintegrasi. Dana ini akan memobilisasi sumber finansial dari berbagai sektor, termasuk lembaga keuangan pembangunan, sektor swasta, organisasi internasional, dan filantropi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Triono Junoasmono di Jakarta, Rabu.
Fokus utama GWF adalah pembiayaan investasi awal (capex), rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana.
Kementerian PUPR sedang mengkaji struktur awal dan rencana pengembangan GWF, dengan target deklarasi pada 11th World Water Forum 2027 di Arab Saudi.
Untuk menjamin tata kelola yang baik, struktur GWF akan terdiri atas Governing Board, Secretariat, Technical Advisory Panel, dan Trustee.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memastikan keberhasilan inisiatif tersebut.
Pembentukan GWF diharapkan menghasilkan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, pendanaan berkelanjutan, kolaborasi global, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Sebagai pelopor, Indonesia akan melakukan penggalangan dukungan melalui proses politik untuk mendapatkan komitmen internasional.
Kementerian PUPR pada Mei 2024 mengambil langkah signifikan dengan mengusulkan pembentukan Global Water Fund (GWF) dalam World Water Forum ke-10 di Bali.
Inisiatif ini lahir dari komitmen terhadap Sustainable Development Goals poin 6 dan semangat Konferensi Asia Afrika 1955 (Bandung Spirit Summit). Banyak negara yang tertarik untuk mewujudkan Global Water Fund di World Water Forum.
Hal yang memicu ketertarikan dari negara-negara tersebut adalah adanya inisiatif dan komitmen politik dari para pemimpin negara.
Pewarta : Aji Cakti
Editor : Andriy Karantiti
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK usut keterlibatan pejabat pemerintah pusat di kasus Dinas PUPR Mempawah
26 August 2025 10:01 WIB
PUPR Banggai kucurkan Rp800 juta untuk perencanaan dan AMDAL Pasar Modern Luwuk
20 April 2025 21:02 WIB
PUPR alokasikan untuk IKN Rp9,11 triliun dari tambahan anggaran 2025
18 September 2024 11:36 WIB, 2024
Pemkab Bangkep temui Sekjen PUPR bahas usulan perbaikan ruas jalan
14 September 2024 14:55 WIB, 2024