OJK dan Pemkab Bangkep kolaborasi percepat akses keuangan masyarakat

Rabu, 28 Januari 2026 15:15 WIB

Pemkab Bangkep melaksanakan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026 secara virtual. ANTARA/HO-Kominfo Bangkep

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memperkuat kolaborasi dalam upaya mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah kepulauan.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra di Palu, Rabu, mengatakan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

“Memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” katanya.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026 secara virtual.

Menurut dia, kondisi geografis Banggai Kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, terutama keterbatasan layanan keuangan dan rendahnya literasi di sebagian wilayah.

Ia menyebut sejumlah program seperti business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, hingga penguatan ekosistem digital dinilai memberikan dampak bagi pelaku usaha lokal.

Ia menilai peran TPAKD sebagai forum kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan industri jasa keuangan semakin strategis.

Fokus utama tahun ini, kata dia, diarahkan pada perluasan pembiayaan produktif, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi pembiayaan bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan.

Ia melanjutkan digitalisasi juga menjadi kunci, antara lain melalui implementasi QRIS, program Kejar, dan digital onboarding bagi UMKM.

“TPAKD bukan sekadar forum kerja, tetapi gerakan bersama untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” ujarnya.

Bonny juga menyoroti pentingnya capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKD) sebagai indikator nasional. Ia mendorong penyusunan roadmap TPAKD 2026-2030 yang selaras dengan strategi nasional, serta penguatan pelaporan berbasis data melalui Sistem Informasi TPAKD (SI TPAKD).

Sementara itu, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ia mengatakan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” katanya.

Ia berharap penguatan TPAKD dapat menjadi momentum untuk memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Banggai Kepulauan secara inklusif dan berkelanjutan.