Gubernur laporkan perkembangan reforma agraria kepada Komisi II DPR

Rabu, 22 April 2026 13:49 WIB

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra di Palu, Rabu (22/4/2026). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

Palu (ANTARA) -

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melaporkan perkembangan reforma agraria, dalam pertemuan bersama Komisi II DPR RI di Kota Palu, Rabu.

"Sejauh ini terdapat 63 aduan konflik agraria dengan luas lahan sekitar 21 ribu hektare dan berdampak pada lebih dari 9 ribu kepala keluarga," katanya.

Anwar menjelaskan program reforma agraria di Sulteng telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD hingga RKPD 2026.

Program tersebut mencakup redistribusi tanah, penataan akses, serta pendataan aset reforma agraria yang dijalankan melalui perangkat daerah terkait.

Namun demikian, ia mengakui pelaksanaan reforma agraria di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama terkait konflik agraria yang telah berlangsung lama.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membentuk satuan tugas penyelesaian konflik agraria sebagai langkah operasional yang bersifat responsif dan lintas sektor.

Gubernur memaparkan konflik tersebut mayoritas terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

Banyak perusahaan masih menggunakan izin lokasi tanpa kepastian hukum, serta belum merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat.

Selain itu, persoalan juga muncul akibat praktik penguasaan lahan yang mengabaikan hak masyarakat lokal, sehingga memicu konflik horisontal.

Tercatat sekitar 342 ribu hektare lahan perkebunan beroperasi tanpa HGU, sementara sekitar 104 ribu hektare telah memiliki HGU, dan sebagian lainnya tidak aktif.

Di sektor pertambangan, Gubernur juga menyoroti tumpang tindih antara izin usaha pertambangan dengan lahan masyarakat. Kondisi ini kerap memicu konflik, ditambah dengan dampak kerusakan lingkungan serta proses kompensasi yang dinilai belum transparan.

"Pemegang izin tambang sering menganggap izin tersebut mencakup penguasaan lahan, padahal seharusnya hanya untuk pemanfaatan di bawah permukaan. Ini yang sering menimbulkan persoalan di lapangan," katanya menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam menyelesaikan persoalan agraria yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Kami tidak ingin kebijakan hanya berhenti di atas kertas. Kehadiran kami di sini untuk memastikan bahwa persoalan di lapangan benar-benar didengar dan ditindaklanjuti," katanya.

Kunjungan kerja Komisi II DPR tersebut turut dihadiri sejumlah anggota lintas fraksi, termasuk Longki Djanggola, Kamarudin Watubun, Shintya Sandra Kusuma, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Heri Gunawan, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dan Aus Hidayat Nur.