Ombudsman minta dukungan DPR pada pengawasan program prioritas

Kamis, 2 April 2026 09:33 WIB

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih (kiri) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/HO-Ombudsman RI

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk turut mendorong agar usulan anggaran Pengawasan Program Prioritas Nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dapat segera direalisasikan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3), Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan usulan tersebut sudah dituangkan dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prioritas Nasional.

"Sudah kami sampaikan usulannya ke Sekretariat Negara, mengingat pembukaan blokir harus atas persetujuan Presiden. Melalui rapat ini kami juga minta dukungan Komisi II," kata Najih, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan program kerja Ombudsman RI disusun dengan rincian target laporan atau pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI sebanyak 725 laporan, laporan atau pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Perwakilan 7.100 laporan, serta laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik 17 laporan.

Kemudian, laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang yang bersifat tematik dan selektif khusus program prioritas presiden 34 laporan, opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian/lembaga 85 kementerian/lembaga, serta opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah 552 pemerintah daerah.

Najih mengungkapkan realisasi anggaran yang telah dicapai Ombudsman RI sebesar Rp251,98 miliar atau sebesar 20,62 persen. Dari nilai tersebut, sampai dengan 27 Maret 2026, ORI telah menangani 6.374 laporan masyarakat dan sudah menyelesaikan 1.567 laporan.

Ombudsman juga melakukan melaksanakan program pencegahan malaadministrasi pemantauan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 dan penyerapan anggaran Triwulan I tahun 2026.

Dia meminta optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya dengan berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.